Sidoarjo (beritajatim.com) – Persiapan jelang Pemilu 2024 saat ini terus dilakukan oleh pemerintah melalui KPU dan Bawaslu. Kondusifitas diharapkan tetap dijaga demi berlangsungnya pesta demokrasi yang jujur, adil dan aman. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Center for Participatory Development (Cepad) Indonesia, Kasmuin dalam menyikapi pemberitaan benar dan tidaknya, dugaan ada anggota DPR RI melakukan pertemuan dengan Panwascam Sidoarjo di sebuah vila di kawasan Pasuruan. Kasmuin mengatakan, kondusivitas keamanan jelang Pemilu serentak memang harus dilakukan. Karena itu diharapkan masyarakat jangan mudah mempercayai berita maupun informasi yang bisa bikin gaduh. “Untuk pengamat politik yang seharusnya memberikan wawasan ke masyarakat, jangan justru membuat statemen yang membuat situasi tambah panas,” katanya Senin (14/11/2022). Dia mencontohkan, salah satu pengamat politik Baihaqi Siratd yang berkomentar tentang dugaan adanya pertemuan Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan) Kabupaten Sidoarjo dengan salah satu anggota DPR RI. “Komentarnya sangat menggelikan, karena narasumber yang berkomentar di berita itu tidak menyebut jelas siapa anggota DPR RI yang dimaksud. Sedangkan yang membahayakan, komentarnya itu bisa menyulut situasi panas di Sidoarjo,” terang Kasmuin. Ia menambahkan, gawe politik masih agak jauh menuju Pemilu 2024. Apalagi Panwascam baru saja dilantik. Karena itu diharapkan tidak membuat statemen yang bisa memperkeruh kondisi politik di Sidoarjo. “Ini membahayakan sekali, karena bisa menyulut situasi yang tidak kondusif,” jelasnya. Karenanya, Kasmuin berharap, komentar yang diumbar di publik, harus bisa memberikan pendidikan politik yang cerdas dan valid. Karena jika hanya berkomentar berdasar dugaan, maka itu yang membahayakan. Seperti diketahui, pengamat politik dari ARCI Baihaqi mengungkapkan jika ada dugaan pertemuan Panwascam Kab Sidoarjo bertemu dengan salah satu anggota DPR RI. Karena itu dia meminta Bawaslu Sidoarjo untuk secepatnya memproses. Terkait dugaan pertemuan anggota DPR RI dan Panwascam itu, Baihaqi menyebut masyarakat dapat melaporkan dewan tersebut ke MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) DPR RI. Di sisi lain, anggota Panwascam Krian mengaku tidak ada mengetahui pertemuan Panwascam bersama anggota dewan pusat itu. “Saya tidak tahu sumbernya dari mana,” ujar Imam Hambali. Senada dengan Imam, Muhaimin Kholid Panwascam Sidoarjo menyatakan tidak tahu jika ada pertemuan itu. “Coba kroscek ke Bawaslu saja,” tutur Muhaimin. Terpisah, Ketua Bawaslu Sidoarjo Haidar Munjid menyatakan, hingga saat ini tidak ada laporan terkait adanya dugaan pertemuan anggota DPR RI dengan anggota Panwascam. “Belum ada laporan tidak ada,” paparnya. (isa)