PIKIRAN RAKYAT - Kebakaran yang melanda Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, pada Jumat, 3 Maret 2023 malam, turut menghanguskan rumah warga di perkampungan Tanah Merah Bawah, Rawa Badak Selatan. Pascakebakaran, Polisi pun memasang garis Polisi di salah satu jalan menuju pemukiman tersebut.

Depo Pertamina Plumpang berada di Jalan Inspeksi Kali Sunter Nomor Kavling 45-46, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, RT1/RW4, Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kawasan itu, hanya berjarak sekitar 1,5 kilometer dengan permukiman warga di kawasan Tanah Merah.

Akibatnya, api yang membakar Depo Pertamina Plumpang merembet hingga ke rumah-rumah warga yang berada di Jalan Tanah Merah Bawah, RT12/RW9, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Permukiman yang berada dekat Depo itu pun menyebabkan api mudah mengenai rumah-rumah warga.

Baca Juga: Depo Pertamina Plumpang Kebakaran, Api Membumbung Tinggi hingga Terlihat dari Jalan Tol

Ternyata, permasalahan mengenai permukiman warga di Tanah Merah itu pernah disinggung oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tahun 2016 silam. Pada saat itu, dia mengingatkan bakal calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar tak sembarangan membuat janji politik.

Apalagi, Anies Baswedan kala itu berencana untuk membebaskan permasalahan warga Tanah Merah. Menurut Ahok, tanah yang diduduki warga itu merupakan aset milik PT Pertamina (Persero), dan seharusnya tidak boleh ditinggal warga.

Ahok mengatakan, permasalahan di Tanah Merah bukan perkara mudah. Mengingat, tanah itu milik Pertamina, sehingga tidak bisa serta-merta berpindah tangan kepada warga.

"Biasanya, calon ini kan saya bilang dia enggak kuasai data. Saya bilang Pak Anies, tim suksesnya minta saja data sama kita. Kita kan open data," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 4 Oktober 2016.

Baca Juga: Depo Pertamina Plumpang Kebakaran: Warga Sempat Cium Bau Bensin Menyengat, Ada yang Sampai Muntah-Muntah

Ahok mengingatkan, jangan sampai data yang diterima Anies Baswedan keliru. Pasalnya, hal itu akan membuat janji politik yang telah terucap sulit untuk direalisasikan.

"Jangan sampai, karena datanya dibohongi dari timses, atau bukan dibohongi lah, karena datanya tidak benar akhirnya menyampaikan sesuatu, melakukan yang merugikan dan mempermalukan sendiri akhirnya," tuturnya.

Ahok mengaku, tidak bisa menjelaskan permasalahan apa yang ada di Tanah Merah. Namun, dia berharap Anies Baswedan atau tim suksesnya akan datang ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk meminta data.

"Pak Anies, timsesnya itu datanglah ke Balkot (Balai Kota) minta ke Bappeda semua. Semua open data semua ada. Kasian kalau sampai ngomong sesuatu janji sesuatu yang tidak mengerti masalah," ujar Ahok.

Anies Baswedan berdialog dengan warga Tanah Merah, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, dalam rangka kampanye Pilgub. Dalam dialog tersebut, dia disodorkan kontrak politik dari warga, jika berhasil menang pada 15 Februari 2017.

Kontrak politik itu berisi tuntutan warga, agar Anies Baswedan memenuhi hak dan memberikan perlindungan bagi warga Tanah Merah. Salah satunya, warga Tanah Merah meminta untuk melegalkan kepemilikan tanah, karena mereka telah menetap selama lebih dari 20 tahun.

Selanjutnya, Anies Baswedan diminta untuk pro rakyat miskin. Dia juga diminta agar melakukan pekerjaannya dengan berbasis pelayanan, dan melibatkan partisipasi warga untuk Jakarta beradab.

Selain itu, kontrak politik itu juga meminta Anies Baswedan agar tidak melakukan penggusuran kepada permukiman kumuh. Melainkan, dilakukan penataan seperti kampung tematik atau kampung deret.

Baca Juga: Depo Pertamina Plumpang Kebakaran: 13 Orang Tewas dan 49 Luka Bakar

Warga juga menuntut perlindungan dan penataan ekonomi informal seperti PKL, becak, nelayan tradisional, pekerja rumah tangga, asongan, pedagang kecil, hingga pasar tradisional. Anies Baswedan juga diminta tetap mempertahankan kebudayaan dan kearifan lokal yang sudah ada dan tumbuh di kampung-kampung Jakarta.

Jika Anies Baswedan menandatangani kontrak politik itu, warga Tanah Merah menjamin akan mendukung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam Pilgub Jakarta. Hal itu sama seperti mereka yang juga memenangkan Jokowi-Ahok saat Pilgub Jakarta 2014.

Usai membaca kontrak politik itu, Anies Baswedan pun langsung menandatangani perjanjian tersebut. Di hadapan warga, dia berjanji akan melaksanakan kontrak politik itu jika berhasil memenangkan Pilgub DKI Jakarta pada 15 Februari 2017.

"Insya Allah, bila tanggal 15 Februari itu terpilih, kami akan laksanakan itu. Insya Allah kita menang 15 Februari," ucapnya.

Anies Baswedan juga mengungkapkan, pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan keadilan. Bila rakyat mendapatkan keadilan, dipastikan warga akan merasa bahagia.***