AKURAT.CO Putusan kontroversial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang menghukum KPU tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 tak lepas dari keinginan Istana. Pasalnya wacana tunda pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode bermula dari aspirasi orang-orang Istana.

Analis Sosial Politik UNJ, Ubedilah Badrun, menilai hal itu dapat terbaca dari kronologi wacana penundaan pemilu. Artinya Istana tidak bisa lepas tangan menyikapi putusan pengadilan yang seolah menunjukkan wacana tunda pemilu  mendapat legitimasi hukum.

“Putusan menunda pemilu tersebut jika kita cermati senada atau serupa dengan keinginan orang-orang Istana,” kata Ubed di Jakarta, Sabtu (4/3/2023).

baca juga:

PN Jakpus mengabulkan seluruh permohonan Partai Prima melawan KPU. Dalam putusannya, tiga majelis hakim yang mengadili yakni hakim T Oyong (ketua), Bakri dan Dominggus Silaban (anggota) diyakini banyak kalangan telah melampaui wewenang.

Ubed menilai tidak mungkin hakim PN Jakpus yang statusnya kelas IA khusus berani mengadili perkara yang bukan kompetensinya. Artinya terdapat faktor yang melatari dan tak lepas dari upaya pihak-pihak yang gencar menyuarakan penundaan pemilu.

Menurutnya, Istana harus ikut bertanggung jawab atas kegaduhan ini. Dia turut menyebut nama-nama kalangan Istana yang sedari awal militan menyuarakan aspirasi yang tidak populer di masyarakat.

Menteri Investasi Indonesia merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, Mendagri Tito Karnavian dan Menko Marves Luhut Pandjaitan merupakan lingkaran Istana yang diketahui secara terbuka menyuarakan agenda menunda pemilu.

“Ada semacam skenario besar agenda menunda pemilu dan perpanjang periode ini karena muncul berkali-kali lebih dari satu tahun terakhir ini,” ujar Ubed.

Presiden Jokowi turut menjadi sorotan atas gaduh wacana tunda pemilu. Kendati tahapan pemilu berjalan namun sikap Jokowi yang diketahui dalam rapat kabinet pernah meminta para pihak menghentikan wacana tunda pemilu menjadi ambigu karena membiarkan Bahlil, Tito dan Luhut tetap menjabat hingga PN Jakpus mengeluarkan putusan menggegerkan.

“Bisa juga disimpulkan bahwa dibelakang orang-orang istana itu ada sosok yang paling bertanggungjawab dari narasi yang bertentangan dengan konstitusi dan nilai-nilai demokrasi itu yaitu Presiden Jokowi,” katanya.[]