Analis Sosial Politik UNJ, Ubedilah Badrun menyoroti kehadiran vonis untuk menunda pesta demokrasi pada tahun 2024.

Dirinya teringat sesuatu karena hal ini, yakni wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang disuarakan bawahan dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Baca Juga: PKS Pastikan Anies Lanjutkan Program Jokowi, Komisaris Pelni Bawa-bawa Demokrat

Menurutnya, terdapat sebuah keterkaitan erat antara hal tersebut dengan keberanian memunculkan vonis kontroversial ini oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

“Putusan menunda pemilu tersebut jika kita cermati senada atau serupa dengan keinginan orang-orang Istana,” kata Ubed di Jakarta, Sabtu (4/3/2023).

PN Jakpus mengabulkan seluruh permohonan Partai Prima melawan KPU. Dalam putusannya, tiga majelis hakim yang mengadili yakni hakim T Oyong (ketua), Bakri dan Dominggus Silaban (anggota) diyakini banyak kalangan telah melampaui wewenang.

Ubed menilai tidak mungkin hakim PN Jakpus yang statusnya kelas IA khusus berani mengadili perkara yang bukan kompetensinya. Artinya terdapat faktor yang melatari dan tak lepas dari upaya pihak-pihak yang gencar menyuarakan penundaan pemilu.

Baca Juga: Nonton Konser Dewa, Jokowi Pilih Utus Ma'ruf Amin ke Plumpang

Menurutnya, Istana harus ikut bertanggung jawab atas kegaduhan ini. Dia turut menyebut nama-nama kalangan Istana yang sedari awal militan menyuarakan aspirasi yang tidak populer di masyarakat.

Menteri Investasi Indonesia merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia hingga Menko Marves Luhut Pandjaitan merupakan lingkaran Istana yang diketahui secara terbuka menyuarakan agenda menunda pemilu.

Baca Juga: Sudah Nyaman Berada di Samping Jokowi, Sandiaga Tutup Rapat Kemungkinan Balikan Sama Anies

“Ada semacam skenario besar agenda menunda pemilu dan perpanjang periode ini karena muncul berkali-kali lebih dari satu tahun terakhir ini,” ujar Ubed.

Presiden Jokowi turut menjadi sorotan atas gaduh wacana tunda pemilu. Kendati tahapan pemilu berjalan namun sikap Jokowi yang diketahui dalam rapat kabinet pernah meminta para pihak menghentikan wacana tunda pemilu menjadi ambigu karena membiarkan Bahlil hingga Luhut tetap menjabat hingga PN Jakpus mengeluarkan putusan menggegerkan.

Baca Juga: Loyalis Jokowi Teriak Kalau Formula E Jadi Peninggalan Anies Baswedan yang Luar Biasa Merugi

“Bisa juga disimpulkan bahwa dibelakang orang-orang istana itu ada sosok yang paling bertanggungjawab dari narasi yang bertentangan dengan konstitusi dan nilai-nilai demokrasi itu yaitu Presiden Jokowi,” katanya.

Baca Juga: Meski Pernah Peringatkan, Ini Tindakan Ahok saat Anies Melancarkan Janji Politik ke Warga Tanah Merah Dekat Depo Pertamina Plumpang

Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Warta Ekonomi dengan Akurat.