Jakarta: Partai Demokrat menilai ada kekuatan besar di balik putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) terkait penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Masyarakat didorong menghentikan hal tersebut, karena berujung perpanjangan masa jabatan presiden. 
 
"Ini kekuatan besar yang mengorkestrasi upaya-upaya perpanjangan di semua sektor harus segera diketahui dan dihentikan oleh rakyat," ujar Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Irwan Fecho, saat dikonfirmasi, Jumat, 3 Maret 2023. 
 
Ia menyebut hasil putusan PN Jakpus mengancam demokrasi dan konstitusi terancam. Masyarakat, kata dia, harus bersatu menolak perpanjangan masa jabatan presiden. 

-?

- - - -
Isu perpanjangan masa jabatan ini sudah lama digulirkan di tengah masyarakat. Bahkan mulai dari menteri hingga aparat desa ada yang mendukung isu tersebut. 
 
"Tidak mungkin dari menteri, pengamat politik, organisasi pemuda, pengusaha, aparat desa sampai dengan hakim berani bermain-main di area isu ini jika tidak diorkestrasi," jelasnya.
 
PN Jakpus mengabulkan gugatan Prima terhadap KPU. Amar putusan itu memerintahkan KPU menunda tahapan Pemilu 2024.
 
"Menghukum tergugat (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari," tulis salinan putusan yang dikutip Medcom.id pada Kamis, 2 Maret 2023.
 
Putusan itu juga menyebutkan bahwa Prima selaku penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh KPU. Penyelenggara pemilu itu juga dinyatakan telah melakukan perbuatan hukum.
 
"Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum," tulis putusan tersebut.
 

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
 

(ADN)