PRFMNEWS - Pemerintah melalui Kemenpan RB akan buka pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada tahun 2024 mendatang.

Jumlah formasi CPNS dan PPPK yang disiapkan Kemenpan RB untuk proses pendaftaran pada 2024 yaitu sebanyak satu juta posisi.

Dari total 1 juta formasi CPNS dan PPPK pada periode rekrutmen 2024 mendatang, bidang pendidikan dan kesehatan akan menjadi paling prioritas.

Baca Juga: Polisi Buru 5 Terduga Pelaku Pembacokan Remaja Viral di Depo Air Minum Riung Bandung

Untuk itu, Menpan RB Abdullah Azwar Anas berharap pemerintah daerah dapat mengajukan formasi PPPK untuk tenaga honorer atau non ASN di dua bidang prioritas tersebut.

"Kami berharap dari daerah segera mengusulkan untuk PPPK karena pendidikan dan kesehatan sedang menjadi prioritas. Sekarang kita sedang ajukan formasi satu juta lebih untuk 2024," kata Menpan RB Azwar Anas, dikutip prfmnews.id dari ANTARA, Kamis 2 Maret 2023.

Azwar menjelaskan bahwa sebelumnya pemerintah sudah menyiapkan 700 ribu formasi untuk tenaga honorer bidang kesehatan dan pendidikan, namun yang diusulkan oleh pemerintah daerah hanya 400 ribu formasi.

Baca Juga: Hasil Pemeriksaan Polisi Ternyata Mario Dandy Berbohong Saat Berikan Keterangan Tentang Kasus Penganiayaannya

Adapun pembukaan formasi ini untuk memfasilitasi tenaga honorer yang belum diangkat menjadi ASN maupun PPPK.

Ditambahkan pula oleh Azwar bahwa saat ini pemerintah tengah menyiapkan opsi terbaik terkait rencana penghapusan tenaga honorer di kementerian atau lembaga pemerintahan mulai 28 November 2023.

Dalam Rapat Kabinet bersama Presiden Joko Widodo, Azwar menyampaikan Kemenpan RB bersama asosiasi pimpinan daerah, serta Komisi II DPR RI tengah mengkaji opsi terbaik terhadap tenaga honorer dengan tidak melakukan PHK, namun tetap tidak membebani APBN.

Baca Juga: Tak Mau Berspekulasi Tentang Penundaan Laga Lawan Persija, Luis Milla Langsung Fokus ke Persik Kediri

Presiden Jokowi meminta ada jalan tengah terhadap jutaan tenaga honorer yang belum diangkat menjadi ASN.

Menurut dia, opsi pemberhentian massal akan berpengaruh terhadap pelayanan publik karena tenaga honorer tersebut pada kenyataannya membantu pemerintah terutama di pelosok daerah.

"Ada banyak di menara-menara suar, di berbagai daerah itu ada banyak non ASN yang nyatanya mereka membantu luar biasa," jelas Azwar.

Adapun rencana penghapusan tenaga honorer sebelumnya tertuang dalam Surat Menpan RB yang ditandatangani Tjahjo Kumolo pada 31 Mei 2022.***