TAGAR.id, Jakarta - Dalam upaya mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah dan adanya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang merupakan forum mitra pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Forum ini dibentuk di tingkat provinsi sampai kelurahan dan desa berdasarkan amanat Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah, dimana dalam aturan tersebut diperlukan tindak lanjut sikap dan kebijakan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menggerakkan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah.

FPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi dan kerjasama antar warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara, dan mengembangkan pembauran kebangsaan. 

Keanggotaan FPK terdiri atas pimpinan atau perwakilan paguyuban etnis, tokoh adat, tokoh masyarakat setempat, terlepas apapun profesinya yang jumlah anggotanya disesuaikan dengan jumlah paguyuban etnis setempat.

Perlu adanya sinergi kolaborasi, serta memanfaatkan adanya Forum Pembauran Kebangsaan seperti ini, guna mensukseskan penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 yang aman, damai dan harmonis.

Penyelenggaran pembauran kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan dan perekonomian untuk mewujudkan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku dan etnis masing-masing dalam kerangka NKRI.

Penyelenggaraan pembinaan pembauran kebangsaan serta pemberdayaan dan penguatan FPK di daerah perlu didukung oleh masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah dengan koordinasi yang baik antar aparat pemerintah daerah dan instansi terkait di daerah secara profesional. 

Percepatan pembentukan FPK di daerah secara massif sangat penting dilakukan khususnya keikutsertaan anggota paguyuban etnis yang terhimpun dalam FPK dapat berperan aktif dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang aman, damai dan harmonis.

Terkait dengan hal tersebut Direktorat Jenderal Poitik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Politik dan PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengelar Webinar dengan mengangkat tema ‘Pemberdayaan dan Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Guna Mensukseskan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 yang Aman, Damai dan Harmonis’. 

Webinar ini dilaksanakan secara online (zoom meeting) dan disiarkan secara langsung di kanal YouTube Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri di Jakarta, Jumat, 3 Maret 2023.

Gelaran webinar ini bertujuan untuk mendukung terwujudnya Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang aman, kondusif dan terhindarkan dari segala bentuk isu-isu yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa seperti kemajuan teknologi, keterbukaan arus informasi, radikalisme, kejahatan terorisme, dan juga konflik-konflik yang berlatarbelakang isu SARA.

“Jadi pada prinsipnya bahwa FPK ini adalah rumah besar bersama paguyuban etnis. FPK ini wajib dibentuk di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dan dapat dibentuk ditingkat Kecamatan atau Desa/Kelurahan dan difasilitasi oleh pemerintah daerah dimana disetiap tingkatan wilayah memiliki hubungan yang bersifat konsultatif," kata Direktur Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan Ditjen Politik dan PUM Kemendagri, Drajat Wisnu saat laporannya.

“Mengingat strategisnya peran FPK sebagai mitra pemerintah terutama untuk mensosialisasikan program-program atau kebijakan pemerintah khususnya dalam mendukung pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 yang akan datang," LANJUTNYA.

"Perlunya dukungan pembinaan, pemberdayaan dan penguatan FPK, sehingga FPK nanti dapat berperan dalam penanganan konflik sosial baik itu sebelum ada konflik, saat terjadi konflik maupun setelah terjadinya konflik, sehingga dapat menciptakan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 yang kondusif, aman, damai dan harmonis," tambahnya

Dalam kesempatan ini Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Bahtiar mengatakan, sebuah pemilu akan berkualitas hasil dan pelaksanaannya apabila lingkungannya sangat mendukung, lingkungan dalam hal ini biasa kita sebut sebagai ekosistem pemilu itu sendiri.

“Banyak forum menjadi wadah masyarakat yang selama ini menjadi mitra kami Ditjen Politik dan PUM Kemendagri. Oleh karenanya, saat ini kita adakan yang berkaitan dengan FPK," ujar Bahtiar dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan webinar ini.

“Indonesia ini adalah Negara Bangsa, secara prinsip sudah ada keanekaragaman budaya sejak ribuan tahun lalu. Hal tersebut menjadi dasar munculnya asumsi-asumsi terdapat banyak kelompok masyarakat yang tersebar di Indonesia. Pada dasarnya Indonesia ini didiami atau dihuni oleh orang-orang yang beragam dari segi etnis dan identitas," tandas Bahtiar.

“Oleh karenanya merawat kebangsaan menjadi sangat penting di Indonesia, umumnya sejak dulu juga para pendahulu kita sudah membentuk atau memiliki banyak forum, paguyuban untuk mengikat juga menyatukan masyarakat dalam bentuk Satu Bangsa," tambahnya.

Ia juga menerangkan, Pemilu akan menjadi kontestasi perang pemikiran, pemilu akan sedikit banyaknya beririsan dengan isu-isu kebangsaan ini seperti Suku, Etnis, Ras, Agama dan Adat.

“Sangatlah tepat dan potensial, rekan penyelenggara pemilu KPU, DKPP, Bawaslu, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah bahkan sampai tingkat Desa dan Kelurahan. Perlu adanya sinergi kolaborasi, serta memanfaatkan adanya Forum Pembauran Kebangsaan seperti ini, guna mensukseskan penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 yang aman, damai dan harmonis. Forum seperti ini menjadi cukup sentral karena keanggotaan didalamnya yang memiliki variasi dan keberagaman suku/etnis," terang Bahtiar.

“Kemendagri melalui Ditjen Politik dan PUM terus mendukung penuh komunikasi teman-teman kepala daerah untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan forum-forum kebangsaan seperti ini. Sangat disayangkan apabila tidak dimanfaatkan dalam menjaga pesatuan dan kesatuan bangsa, dan menciptakan suasana pemilu yang sejuk,"tutup Bahtiar.

Webinar ini dihadiri oleh lebih dari 1000 orang partisipan secara online dipandu host Aprilia Putri dan diisi oleh beberapa narasumber yang ahli dibidangnya diantaranya adalah Direktur Sosialisasi dan Komunikasi Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP, Akbar Hadi Prabowo. 

Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau, Jenri Salmon Ginting. Ketua FPK Provinsi Kalimantan Selatan, Alimusa Siregar. Anggota Bawaslu RI, Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat, Herwyn J. H. Malonda. Anggota KPU RI, Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan, Mochammad Afifuddin. Plt. Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri, Rikie. []