PRFMNEWS - Komisi Pemilihan Umum (KPU) didorong untuk mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat soal amar penundaan Pemilu 2024.

Demikian hal ini disampaikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja yang mendukung agar KPU mengajukan banding atas putusan penundaan Pemilu 2024.

"Kami mendukung dan mendorong KPU untuk banding karena ada amar putusan menunda pemilu," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dikutip dari ANTARA Jumat, 3 Maret 2023.

Baca Juga: PN Jakpus Putuskan Tunda Pemilu 2024, KPU dan Bawaslu Beri Jawaban Tegas

Bagja menegaskan Bawaslu tidak memiliki usulan maupun rencana terkait penundaan Pemilu 2024.

"Tidak ada wacana penundaan pemilu di Bawaslu," tambahnya.

Sebelumnya, pada Kamis kemarin, KPU menyatakan akan mengajukan banding terhadap putusan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU sebagai tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu dan memulai dari awal.

Baca Juga: Status AG Teman Wanita Mario Dandy Naik dari Anak Berhadapan Jadi Berkonflik dengan Hukum, Apa Bedanya?

Keputusan untuk mengajukan gugatan banding itu dilakukan KPU usai mengetahui putusan majelis hakim terhadap gugatan dari Partai Prima, partai yang tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024.​

"KPU akan upaya hukum banding," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari.

Dalam persidangan di PN Jakarta Pusat, majelis hakim mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan 7 hari.

"Menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari," demikian bunyi putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Baca Juga: Kata PT LIB Tentang Jadwal Baru Persija vs Persib Bandung yang Ditunda

Dalam pertimbangannya, majelis hakim yang diketuai oleh Hakim Oyong memerintahkan KPU untuk tidak melanjutkan sisa tahapan Pemilu 2024 guna memulihkan dan menciptakan keadaan adil serta melindungi agar sedini mungkin tidak terjadi lagi kejadian-kejadian lain akibat kesalahan, ketidakcermatan, ketidaktelitian, ketidakprofesionalan, dan ketidakadilan KPU sebagai pihak tergugat.

Selain itu, majelis hakim juga menyatakan fakta-fakta hukum telah membuktikan terjadi kesalahan atau error pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang disebabkan oleh faktor kualitas alat yang digunakan atau faktor di luar prasarana.

Hal itu terjadi saat Partai Prima mengalami kesulitan dalam menyampaikan perbaikan data calon peserta partai politik ke dalam Sipol. Dengan tanpa toleransi, KPU menetapkan Partai Prima tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai parpol peserta Pemilu 2024.***