KBRN, Jakarta: Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta seluruh pejabat di kementerian/lembaga patuh menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Tidak hanya patuh namun juga dengan jujur dan tepat waktu. 

“Kita meminta laporan kekayaan itu dilaporkan semuanya, baik eksekutif, legislatif, juga yudikatif. Semua melaporkan ini dengan jujur,” kata Wapres dalam keterangan persnya usai meresmikan Pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) XI Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (3/3/2023).

Diketahui, persentase kepatuhan menyetorkan LHKPN, berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih rendah. 

Wapres menilai, catatan KPK dapat menjadi pengingat setiap penyelenggara negara. 

Lebih jauh Wapres meminta, para penyelenggara negara untuk patuh menjalankan kewajibannya dalam melaporkan LHKPN. “Apalagi sekarang KPK sudah membuat pernyataan, nah itu pemerintah akan mendorong terus,” ujarnya. 

Oleh karena itu, Wapres pun menekankan kepada seluruh pimpinan di kementerian/lembaga terus berperan aktif mengingatkan jajarannya. Sehingga, transparansi kepada masyarakat dapat terus berjalan dengan baik.

“Kementerian kita harapkan terus mendorong karyawannya atau bawahannya. Untuk terus melaporkan LHK,” ucap Wapres.

Laporan KPK menyebutkan, LHKPN untuk jajaran penyelenggara negara tingkat legislatif baru sekitar 38 persen dan eksekutif 53 persen. Sedangkan, yang memiliki tingkat laporan cukup tinggi adalah yudikatif sebesar 94 persen.