Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar telah melangsungkan pertemuan pada Rabu dini hari, sekitar pukul 03.00 WIB.

“Pertemuan antara Ketua Umum Gerindra dan Ketua Umum PKB telah berlangsung pada tanggal 1 (Maret) hari Rabu jam 19.00 WIB,” kata Dasco di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/3/2023).

Petemuan kedua pimpinan partai tersebut menimbulkan tanda tanya banyak pihak, apalagi dilakukan pada sepertiga malam. Namun, saat ditanyakan apa yang menjadi pembahasa pada pertemuan tersebut, Dasco hanya menjawab jika pertemuan keduanya hanya komunikasi saja.

“Ya, itu tadi komunikasi saja,” imbuhnya.

Menurut dia, pertemuan antara Prabowo dengan Muhaimin tersebut merupakan pertemuan biasa sesama rekan koalisi.

“Karena kita sudah memang ada kontrak politik, tentunya pertemuan itu bukan pertemuan yang luar biasa,” ujarnya.

Pertemuan keduanya ungkap Dasco, justru akan lebih sering dilakukan antara Ketua Umum Partai Gerindra dan PKB ke depannya secara berkala.

“Tetapi pertemuan-pertemuan yang seperti itu akan rutin dilakukan untuk saling memberikan informasi dan penguatan kepada kedua belah pihak,” ucapnya.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PKB Syaiful Huda pun mengamini bahwa pertemuan antara Prabowo dengan Muhaimin rencananya akan dilakukan secara berkala.

“Iya direncanakan untuk bertemu berkala,” kata Huda kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.

Nantinya, pertemuan berkala kedua Ketum tersebut akan membahas sejumlah hal guna melahirkan keputusan bersama.

“Pasti banyak hal yang harus dibahas dan diputuskan. Tapi yang tahu semuanya beliau berdua,” katanya pula.

Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara. (ant/mii)