Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan pemimpin Indonesia di 2024 mendatang tak secara formal harus berasal dari Muhammadiyah.

Namun, ia menegaskan pemimpin mendatang harus menjadi milik rakyat dan menanggalkan pelbagai atribut lainnya ketika telah resmi terpilih.

"Sebenarnya Muhammadiyah tak pada formalisme pimpinan harus dari Muhammadiyah, dari manapun pemimpin ini untuk 2024 itu dia harus jadi milik rakyat, bangsa dan negara, itu poinnya," kata Haedar dalam konferensi persnya, Rabu (16/11).

-

-

Meski demikian, Haedar menegaskan pemimpin mendatang harus mengedepankan kepemimpinan, kenegarawanan, bukan pemimpin yang hanya mengedepankan primodialisme maupun parpol tertentu.

"Dan kita harus kontrol itu. Kenapa? Karena kalau kepemimpinan itu berbasis pada primordialisme itu nanti yang terjadi bukan jadi kepemimpinan kenegarawanan, tapi kepemimpinan perkauman," kata dia.

"Nanti kalau asal dari partainya dia hanya urus partainya. Nah ini bisa jadi goyah ke-Indonesia-an," tambah Haedar.

Lebih lanjut, Haedar mengusulkan agar kriteria pemimpin Indonesia berikutnya memiliki perpaduan antara kepemimpinan transformasional yang memiliki agenda perubahan dengan kepemimpinan yang bersifat nilai.

Karena itu, ia mengatakan semua tokoh yang nantinya menjadi presiden, anggota legislatif maupun kepala daerah di tahun 2024 harus menjadi sosok milik semua rakyat.

"Ini pemimpin berkeadilan sosial. Mari kita ciptakan ini sebagai suatu model kepemimpinan ke depan. Karena kita perlu itu," kata dia.

Muhammadiyah akan menggelar Muktamar ke-48 di Solo pada 18-20 November. Agenda utama dari forum tertinggi pengambilan keputusan di tubuh organisasi yang dibentuk Ahmad Dahlan itu adalah memilih ketua umum baru Muhammadiyah periode selanjutnya atau periode 2022-2027.

Haedar Nashir pun memastikan Muktamar ke-48 tersebut akan dibuka langsung oleh Presiden Jokowi. Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan menutup Muktamar ke-48 pada Minggu (20/11).

[-]