DOSEN Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia Aditya Perdana menyatakan bahwa masih ada upaya yang dilakukan oknum untuk menunda Pemilu 2024.

Hal itu diungkapkan Adit menanggapi putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) yang mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). PN Jakpus pun menghukum KPU untuk menunda Pemilu.

"Yang mengajukan (Prima) juga punya niat menunda Pemilu," papar Adit kepada Media Indonesia, Kamis (2/3).

Adit pun percaya bahwa masih ada agenda besar yang dilakukan oknum untuk menunda pemilu.

Maka, kata Adit, pemerintah harus punya sikap jangan mengambang dan membuat isu tunda pemilu semakin liar.

"Pemerintah harus bersikap, harus ambil posisi jangan kemudian diambang-ambang saja. Jangan sampai orang menduga sana-sini, pemerintah harus ambil posisilah!," tegas Adit.

Baca juga: Putusan PN Jakpus Langgar UUD 1945

Sementara itu, Founder Aset Bangsa ID Adminanda Rezki menegaskan hakim tidak memiliki sedikit sense of politic, untuk melihat bahwa bahasa penundaan pemilu ialah suatu hal yang sensitif bagi nalar demokrasi hari ini.

"Harusnya, putusan yang dihasilkan oleh PN Jakpus hanya mengikat anatara Partai Prima yang merasa dirugikan oleh KPU RI, jadi silahkan tergugat dalam hal ini yang akan terkena sanksi, namun tidaklah sistem politik kita," ungkap Rezki kepada Media Indonesia.

"Pemilu itu adalah buah dari sistem politik demokrasi yang kita anut, kalau keputusan hari ini, berdampak kepada partai lain, berdampak kepada UU lain, kekosongan masa jabatan presiden misalnya, dan sebagainya," tambahnya.

Rezki menilai ketika bahasa penundaan pemilu muncul lagi ke permukaan publik, maka harus segera dicegah sedari awal.

"Meski kita berharap tidak ada lah settingan-settingan, agenda penundaan pemilu ini, entah itu dari tangan yang tak terlihat atau dari para oligarki yang tumbuh subur akhir-akhir ini di negeri kita," tandasnya. (OL-4)