KBRN, Jakarta: Pemerintah saat ini tengah menyelesaikan finalisasi penataan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) atau tenaga honorer. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan, pihaknya tengah mencari jalan tengah. 

"Jadi sekarang sedang dimatangkan, ada opsi-opsi, pemerintah berusaha agar tidak ada pemberhentian. Tapi di sisi lain, juga tidak menimbulkan tambahan beban fiskal yang signifikan dan tetap sesuai regulasi," ujar Azwar Anas dalam keterangannya yang diterima rri.co.id, Jumat (3/3/2023). 

Azwar Anas mengatakan, opsi solusi tersebut tengah dibahas bersama DPR, DPD, dan Badan Kepegawaian Negara. Selain itu juga melibatkan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia. 

Tak ketinggalan juga Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia dan beberapa perwakilan tenaga non-ASN. Anas memberi contoh, dirinya telah membahas masalah tenaga non-ASN dengan para gubernur di acara APPSI. 

Dalam momen tersebut, Anas dan para gubernur berupaya ada solusi yang dapat segera diputuskan. Dia mengatakan, para tenaga non-ASN memiliki peran cukup baik bagi masyarakat. 

Karenanya, pemerintah tengah mencari jalan terbaik yang dapat diterima semua pihak. "Secara faktual, tenaga non-ASN berperan dalam pelayanan publik, sangat membantu dalam penyelenggaraan pelayanan publik," jelasnya. 

Anas mengatakan, ada sejumlah opsi penyelesaian tenaga non-ASN, mulai dari pengangkatan sesuai skala prioritas dan pengangkatan seluruhnya. Namun ada kekhawatiran beban fiskal yang melonjak signifikan dan beberapa opsi lain. 

Dia menegaskan pentingnya distribusi ASN secara merata ke seluruh wilayah Indonesia. Karena saat ini sebarannya masih belum merata dan hanya terpusat di Pulau Jawa.