Komunitas motor gede (moge) Blasting Rijder yang beranggotakan pegawai dan pensiunan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sempat menjadi sorotan publik. Publik pun mempertanyakan sumber harta yang diperoleh pegawai pajak sehingga mampu memiliki kendaraan mewah tersebut.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menilai, kepemilikan motor gede oleh pejabat Ditjen Pajak merupakan hal yang wajar. Terlebih dari segi penghasilan, mereka dipandang mampu membeli moge.

"Kan misalnya, rata-rata kalau saya lihat kemarin kan Kawasaki, Honda Rebel, kan harganya sekitar Rp150 jutaan," kata Alex kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (2/3).

Menurut Alex, para pejabat DJP Kemenkeu memperoleh penghasilan dan tunjangan kinerja (tukin) yang mencukupi. Sehingga, kepemilikan moge menjadi hal yang dirasa wajar mengingat mereka memiliki kemampuan ekonomi yang memadai.

"Dengan penghasilan di Ditjen Pajak yang dirjennya tukinnya Rp100 juta, setingkat direktur sekitar Rp60 juta sampai Rp80 juta. Bagi kami itu hal yang wajar kalau yang bersangkutan bisa membeli itu," ujar Alex.

Oleh karenanya, ia meminta publik tidak berspekulasi negatif apabila ada penyelenggara negara yang memiliki kendaraan yang berbeda dari kebanyakan. Hal itu, kata Alex, juga perlu dilihat dari kesesuaian dengan penghasilan yang diterima para pejabat.

"Bila yang bersangkutan (pejabat) bisa membeli, jangan kita lihat, 'Wah dia punya moge.' Tetapi lihat juga penghasilannya wajar enggak. Kalau dia bisa membeli mobil Innova, misalnya, masyarakat melihat itu wajar. Cuma kan masyarakat melihat ketika seseorang itu melihat motor yang bukan kebanyakan, 'Wah ini sudah bermewah-mewahan ini.' Padahal kan harganya segitu juga," papar Alex.

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani meminta komunitas Blasting Rijder dibubarkan. Sebab, Sri Mulyani tak mau anak buahnya memicu publik berprasangka negatif terhadap sumber kekayaannya.