tirto.id - Pemilik maskapai Susi Air, Susi Pudjiastuti, meminta maaf kepada pemerintah dan masyarakat Papua karena penyanderaan Philip Mehrtens oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) berimbas kepada banyak hal.

"Saya meminta maaf kepada masyarakat Papua, pemerintah daerah, dan seluruh komunitas Susi Air di Papua yang sekarang ini menjadi terganggu. Karena 70 persen penerbangan [pesawat jenis] porter kami berhenti," ucap Susi di kediamannya, Jakarta, Rabu (1/3/2023).

Jika Porter terbang 30-40 kali dalam sehari, maka itu mengganggu suplai logistik bagi masyarakat setempat.

"Porter terbang ke tempat [pesawat jenis] Caravan tidak bisa terbang," ucap Susi.

Selain itu, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu mengatakan penyanderaan berimbas kepada psikis pilot Susi Air lainnya.

"Juga kepercayaan diri pilot-pilot kami, yang tidak memungkinkan adanya penerbangan lagi di wilayah pegunungan," jelas Susi.

Susi berharap pihak TPNPB segera membebaskan Philip. Apalagi pilot diperlukan untuk penerbangan ke daerah yang sulit dijangkau.

Philip adalah pilot Susi Air jenis Pilatus Porter PC 6/PK-BVY yang hilang kontak di Bandara Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua, pukul 06.17 WIT, Selasa, 7 Februari 2023. Bahkan pesawat itu dibakar oleh kelompok pro kemerdekaan Papua.

Philip berangkat dari Bandara Mozes Kilangin, Kabupaten Mimika, membawa lima penumpang yakni Demanus Gwijangge, Minda Gwijangge, Pelenus Gwijangge, Meita Gwijangge, dan Wetina W.

Pesawat tersebut seharusnya kembali menuju Bandara Mozes Kilangin pada pukul 07.45. Hingga pukul 09.15, pesawat itu tak kembali.

Alasan penyanderaan bersifat politis karena TPNPB merasa Selandia Baru adalah salah satu negara yang bertanggung jawab atas banyak kematian orang Papua yang disebabkan oleh aparat keamanan Indonesia.

"Selandia Baru, Amerika, Uni Eropa, Inggris, Australia, mereka mendukung Indonesia jual senjata kepada tentara dan polisi Indonesia untuk bunuh orang asli Papua selama 61 tahun. Maka mereka harus bertanggung jawab, kami harus duduk bicara. Berunding," ujar Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom, kepada Tirto, 22 Februari.