“Kami kerja sama dengan gubernur, bupati, wali kota, bahkan dipimpin langsung mendagri untuk memantau inflasi tiap minggu,” kata Menteri Perdagangan, Zulkifili Hasan dalam Raker Kementerian Perdagangan 2023 yang dipantau secara daring, Rabu (1/3/2023).

Pria yang akrab disapa Zulhas ini menuturkan, ia ingin setiap daerah diwajibkan memiliki anggaran cadangan sebanyak 2% dari total anggaran daerah yang bisa digunakan sebagai opsi pengeluaran tidak terduga.

Fungsi anggaran tersebut nantinya akan digunakan sebagai subsidi ongkos untuk kirim bahan pangan. Jika ada komoditas tertentu di wilayah tersebut yang harganya melambung tinggi.

“Misalnya bawang dari Padang datang ke Lampung ongkosnya bisa dibayar, atau telur dari Jawa datang ke Lampung, itu ongkosnya diganti oleh pemerintah, sehingga harga bisa turun lagi," tutur Zulhas.

Kemendag, kata dia, saat ini tengah berupaya untuk memastikan kecukupan stok pangan menjelang Ramadan. Instansinya juga memastikan berbagai pangan yang dicukupi oleh impor semua dapat dipenuhi saat Ramadan tiba.

“Saya lagi gencar untuk memastikan daging, gula, bawang putih, minyak goreng, dan terigu aman karena nanti orang beli," ujarnya.

“Kami kerja keras, ini tinggal 18 hari lagi puasa. Jadi mulai masuk yang penting tersedia," tambahnya.

Harga komoditas pangan mengalami kenaikan beberapa pekan terakhir. Mulai dari minyak goreng, bawang merah, daging ayam, hingga garam.

Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPP IKAPPI) menuturkan, dengan adanya fenomena tersebut memperlihatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Bulog, dan ID Food belum melakukan penanganan dengan baik.

Sekretaris Jenderal DPP IKAPPI, Reynaldi Sarijowan meminta, kepada pemerintah untuk menyiapkan strategi dan melakukan eksekusi di lapangan sehingga permasalahan pangan bisa teratasi.

“Kami meminta kepada pemerintah untuk menyiapkan strategi dan eksekusi di lapangan sehingga persoalan pangan ini bisa diatasi, hal yang paling penting dilakukan adalah memperkuat pendataan, BPS bersama dengan pihak yang diberikan kewenangan untuk dapat melakukan pendataan berapa produksi kita, dan berapa asumsi permintaan kita?” kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis (23/2/2023).