Kepala BKKBN Hasto Wardoyo (kiri) pada acara peluncuran Gerakan Penimbangan Bulanan Nasional Terintegrasi di Jakarta, Selasa (28/2/2023). (Humas Kemenko PMK)

Krjogja.com - JAKARTA – Pemerintah telah mencanangkan Gerakan Nasional Penimbangan Bulanan Terintegrasi untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting, gangguan pertumbuhan pada anak balita yang terjadi karena kekurangan gizi dalam waktu lama, paparan infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi.

“Gerakan ini bertujuan untuk mendukung pencapaian target penurunan stunting,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam acara Pencanangan Gerakan Nasional Penimbangan Anak Balita Terintegrasi di Jakarta, Selasa (28/2/2023).

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2022 akan turun menjadi 21,6% dari 24,4% pada tahun 2021.

“Pemerintah menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 14 persen pada tahun 2024,” kata Muhadjir.

Gerakan Penimbangan Bulanan Terintegrasi Nasional merupakan bagian dari upaya untuk mendeteksi secara dini gejala stunting pada balita.

Melalui gerakan tersebut, pemerintah mendorong para orang tua untuk secara rutin membawa anak-anak mereka ke posyandu atau puskesmas untuk menjalani pengukuran lingkar kepala, berat badan, dan tinggi badan.

“Selain ditimbang dan diukur, ada juga pemberian imunisasi, makanan tambahan, vitamin A untuk balita, dan penyuluhan kesehatan oleh kader kesehatan,” kata Muhadjir.

Pelaksanaan Gerakan Nasional Penimbangan Balita Terintegrasi melibatkan 300.188 posyandu di seluruh Indonesia.

Gerakan ini menyasar sekitar 14 juta balita yang tercatat dalam Pelaporan Elektronik Pencatatan Pendataan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM).

Selain mengupayakan pengukuran antropometri balita sesuai standar melalui gerakan penimbangan bulanan nasional, pemerintah mengoptimalkan program intervensi pemenuhan kebutuhan gizi ibu dan balita untuk mempercepat penurunan kasus stunting. (Ati)