Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengklarifikasi tentang harta kekayaan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu), Rafael Alun Trisambodo, pada hari ini, Rabu (1/3). Pasalnya, ada ketidaksesuaian antara harta yang tercatat dalam Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan posisinya terdahulu, pejabat eselon III.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengungkapkan, ada peluang pihaknya memanggil pegawai Pajak lainnya. Pemanggilan juga dalam rangka mengklarifikasi LHKPN, termasuk asal-usul kekayaan yang diperoleh.

"Ini kebetulan ada satu peristiwa. Sebetulnya banyak pejabat kita yang melaporkan harta kekayaannya, kalau kita lihat profilnya, enggak match," katanya dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Rabu (1/3).

Alex sempat memperoleh informasi tentang sejumlah penyelenggara negara berharta fantastis. Nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.

"Ada yang melaporkan, saya juga dapat forward. Ternyata, pejabat di Kementerian Keuangan kaya-kaya. Sampai ada yang mencapai Rp50 sampai Rp60 miliar. Banyak seperti itu," tuturnya.

Meski demikian, Alex menegaskan, bukan hanya pejabat dengan kekayaan jumbo yang melulu jadi sorotan. Pejabat dengan nilai kekayaan rendah juga perlu ditelusuri.

"Jadi, tidak hanya yang tinggi saja yang akan kita klarifikasi, termasuk yang kita duga. Ini yang melaporkan rendah belum benar juga. Ini jangan-jangan banyak aset yang diatasnamakan orang lain dan tidak dilaporkan," papar Alex.

Hal ini perlu menjadi perhatian untuk memetakan informasi tentang pegawai yang memiliki jabatan strategis, tetapi transaksi keuangannya tidak sesuai profil.