POJOKSATU.id, JAKARTA – Kasus penganiayaan Mario Dandy Satriyo terhadap anak pengurus GP Ansor, David Latumahina, membuat jengkel mantan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj.

Menurut Kiyai Said Aqil, waktu kasus Gayus Tambunan 10 tahun lalu, ulama NU saat itu pernah sepakat untuk meminta warga NU tidak bayar pajak.

Kiai asal Cirebon ini ikut menyoroti kasus Mario Dandy dan ayahnya eks pejabat Pajak Rafael Alun Trisambodo yang seperti membuka luka lama masyarakat terkait kasus penyelewengan pajak.

Menurutnya, Mario dan keluarganya kerap memamerkan harta kekayaan dan kemewahan yang membuat reputasi Ditjen Pajak tercoreng.

Untuk itu, ia mengingatkan agar pemerintah serius mengawasi pegawai DJP agar bekerja benar.

Said Aqil mengatakan, bila benar penyelewengan masih terjadi, bukan tidak mungkin dirinya menyerukan warga NU untuk tidak bayar pajak.

“Waktu kasus Gayus Tambunan, ulama NU saat itu sepakat untuk meminta warga NU tidak bayar pajak karena ternyata dipakai dan diselewengkan oleh orang-orang seperti Gayus Tambunan,” ucap Said Aqil usai menjenguk David Ozora Latumahina di RS Mayapada Hospital Kuningan Jakarta Selatan, Selasa (27/2/2023).

Said bercerita, saat kasus Gayus Tambunan itu ramai diberitakan, Presiden SBY sempat meminta wejangan dari para ulama mengenai penggunaan uang pajak.

“Saat itu Pak SBY mengutus stafnya bertemu para ulama untuk meminta para ulama untuk membatalkan fatwa itu,” jelasnya.

“Saat itu kita bilang kalau memang uang pajak dipakai untuk kepentingan rakyat ya kita cabut, dan saat itu pemerintah setuju makanya kita tetap menghimbau warga NU bayar pajak,” tambahnya.

Said menegaskan bahwa peristiwa penganiayaan David kembali membuka luka masyarakat kembali bagaimana para pegawai pajak.

Ia menyebut ternyata banyak yang memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri.

“Maka kalau memang pemerintah masih seperti itu, bukan tidak mungkin ancaman seperti yang ada di zaman Gayus Tambunan akan terjadi lagi,” jelasnya.

“Makanya kita imbau pemerintah awasi dan manfaatkan benar-benar pajak yang didapat dari rakyat untuk kepentingan pembangunan Indonesia,” tegasnya.

Meski demikian, Said Aqil masih percaya pemerintah akan bersikap tegas dan benar-benar memihak pada masyarakat.

“Sejauh ini kita masih percaya pemerintah lewat Kementerian Keuangan untuk serius menangani kasus ini. Supaya ke depan tidak terulang lagi kasus-kasus yang mencederai masyarakat seperti ini,” pungkasnya. (fandi/pojoksatu)