Sejumlah perwakilan organisasi ojol itu sebelumnya merupakan tergabung dalam massa demo penolakan jalan berbayar atau ERP di Balai Kota beberapa pekan lalu.

Chaidir menegaskan jika pertemuan tersebut adalah upaya Syafrin melakukan sosialisasi kepada para perwakilan ojol mengenai ERP belum berjalan.

"Itu ya kita hanya memberikan sosialisasi, edukasi bahwa proses ERP itu belum berjalan," kata Chaidir di Kalideres, Jakarta Barat, Senin (27/2/2023).

Pertemuan Syafrin dengan perwakilan ojol itu terekam dalam video yang beredar di group media sosial. Pertemuan digelar di salah satu rumah makan.

Dalam pertemuan itu, kata Chaidir, Syafrin menyampaikan bahwa proses ERP masih dibahas di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta. Jalan berbayar itu akan diatur dalam rancangan peraturan daerah (raperda) pengendalian lalu lintas secara elektronik (PL2SE).

“Masih penggodokan di Balekda [Bapemperda] dan kami juga masih menunggu aspirasi masukan dari semua pihak,” ucapnya.

Selain itu, ia membenarkan bahwa Dishub DKI tengah menunggu rapat paripurna DPRD DKI Jakarta untuk mengembalikan draf Raperda PL2SE.

“Benar, mengembalikan artinya kita nanti menunggu masukan dari segala aspek masyarakat,” tuturnya.

Ia mengatakan perihal rencana peraturan daerah (Raperda) ERP masih menunggu jadwal dari Balekda. "Kemungkinan besar, kita nunggu semua aspirasi dari masyarakat. Mana yang terbaik, itu yang dipilih," pungkasnya.