Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dapat terwujud di Papua. Hal itu disampaikan dalam temu interaktif bertajuk "Mendorong Pelembagaan Pembangunan Berkelanjutan di Papua" di Hotel Wyndham Jakarta, Selasa (28/2). Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mengatakan, PRK diharapkan bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat Papua. Lebih jauh, perdagangan emisi karbon (carbon emission trading) diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi rakyat Papua. “Paling tidak dari trading carbon-nya itu bisa dapat memberikan manfaat bagi masyarakat adat yang ada di sana. Sebetulnya itu yang kita harapkan, sehingga jangan kita bilang, ‘oh ini kawasan hutan lindung, oh ini kawasan ini, kawasan itu,’ tapi kok masyarakat tidak melihat manfaat ekonominya,” kata Wempi, Selasa (28/2). Wempi menegaskan, kolaborasi antara Kemendagri dan KEMITRAAN terkait PRK bisa mempercepat visi besar ke depan supaya kesejahteraan dapat terwujud. Selain itu juga kementerian/lembaga (K/L) terkait diikutsertakan agar terlibat aktif dalam pembangunan di Papua. Hal ini sebagai upaya mewujudkan tujuan pemerintah untuk memperbaiki perekonomian rakyat Papua menjadi lebih baik. “Kita bisa bangun, jangan sampai kita terlambat, jadi di awal pembangunan ini, KEMITRAAN ini ikut bersama bergandeng dengan pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat atau K/L lain untuk bersama-sama mengawal proses,” ujarnya. Dia melanjutkan, seiring dengan hadirnya Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, pemerintah akan membuka ruang-ruang pembangunan infrastruktur. Meski begitu, pembangunan yang masif di Papua itu perlu dikawal agar tidak membawa dampak kerusakan lingkungan. “Kita bicara untuk ke depan supaya ada manfaat bagi masyarakat Papua, bukan hanya sekadar menjaga lingkungan, tetapi mereka juga bisa diberi manfaat untuk keberlangsungan generasi yang akan datang,” tandasnya.