Jakarta: Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyebut data kejanggalan transaksi aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo dikirimkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) pada 2012. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) cuma mengirimkan salinan aduan ke Lembaga Antirasuah saat itu.
 
"Jadi yang sebenarnya terjadi PPATK melaporkan ke Kejagung (Kejaksaan Agung) kemudian KPK cuma ditembuskan saja laporannya," kata Samad melalui keterangan tertulis, Selasa, 28 Februari 2023.
 
Samad menyebut saat itu KPK cuma menunggu langkah Kejagung menindaklanjuti aduan PPATK. Lembaga Antirasuah juga tidak bisa memproses hukum Rafael karena dia merupakan eselon IV saat itu.

-?

- - - -
"Pada saat itu UU KPK menyebut penyelenggara negara yang ditangani KPK, minimal eselon II," ucap Samad.
Harta pejabat Kemenkeu sedang menjadi topik hangat usai Rafael Alun Trisambodo tercatat memiliki kekayaan Rp56 miliar. Anaknya, Mario Dandy Satriyo, turut disorot karena pamer barang mewah dan terjerat kasus penganiayaan.
 
Rafael Alun Trisambodo menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai aparatur sipil negara (ASN) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sejak Jumat 24 Februari 2023. Hal ini ia sampaikan secara tertulis dalam surat terbuka.
 
"Saya akan mengikuti prosedur pengunduran diri di Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tulisnya dikutip Medcom.id, Jumat, 24 Februari 2023.
 
Rafael memastikan akan menjalani proses klarifikasi terhadap LHKPN miliknya yang mencapai Rp56 miliar. Ia juga mematuhi proses hukum yang tengah berjalan terhadap putranya, Mario Dandy Satriyo.
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
 

(LDS)