LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Tenaga Honorer tampaknya bisa bernafas lega terkait nasib masa depanya di 2023. Terlebih saat ini sedang hangat-hangatnya soal isu penghapusan tenaga honorer di kalangan tenaga non ASN.

Mengenai hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa pemerintah akan tetap memperhatikan masa depan para tenaga honorer.

Perhatian apa yang diberikan pemerintah terhadap nasib honorer di tahun 2023? Apa yang membuat non ASN bisa bernafas lega dan tertawa bahagia akan nasib status kepegawaiannya di masa depan?

Baca Juga: Daftar HP Akan Rilis di Tahun 2023, Apakah Ada Smartphone yang Kamu Incar?

Dalam Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APPSI di Balikpapan, Anas menegaskan beberapa hal terkait solusi bagi permasalahan tenaga honorer.

Dirinya menjelaskan bahwa pihaknya telah bertemu dengan Ketua Umum APPSI, kemudian pertemuan dengan Apeksi pun telah dilakukannya demi membahas tenaga non-ASN.

Selain itu, Anas menyampaikan bahwa dirinya pun telah bertemu dengan DPR untuk membahas terkait jalan tengah permasalahan tenaga honorer.

Dengan tegas, Anas menyampaikan bahwa solusi tenaga honorer ke depan sudah mendekati titik terang atau mendekati kesepakatan.

Baca Juga: Bahaya! Rafael Alun Tak Boleh Ajukan Pengunduran Diri, Ayah Mario Dandy Mau Kabur dari Tanggung Jawab?

Anas menjelaskan bahwa untuk honorer tidak ada penambahan anggaran, namun pihaknya pun tidak akan melaukan pemberhentian tenaga honorer.

"Tidak ada penambahan anggaran, tetapi kalau bisa juga tidak ada pemberhentian tenaga honorer," imbuh Anas dalam rapat, Jumat, 24 Februari 2023.

Secara jujur Anas mengatakan jika tenaga honorer juga berjasa dengan jalannya penyelenggaraan pemerintah.

Dirinya mencontohkan, jika beberapa pekerjaan tidak bisa diselesaikan oleh PNS atau ASN, maka tenaga honorerlah yang mengerjakan itu.

Baca Juga: Aldila Jelita Curhat Galau Hingga Hapus Foto, Indra Bekti Akhirnya Buka Suara!

Ia mengakui bahwa peran honorer tersebut terjadi hampir di semua instansi pemerintah baik itu di daerah maupun kementerian dan lembaga.

Menteri PANRB menyampaikan bahwa pihaknya telah membentuk tim bersama APPSI, APEKSI, APKASI untuk menemukan titik terang masalah tenaga honorer.

Diketahui sebelumnya, ada 3 opsi dalam rencana penyelesaian masalah tenaga honorer. Pertama honorer diangkat. Kedua seluruh honorer diberhentikan. Ketiga, honorer diangkat dengan prioritas.

Opsi pertama dan kedua dinilainya sulit untuk diterapkan lantaran keuangan negara dan potensi gejolak sosial yang mungkin bisa ditimbulkan.

Baca Juga: Solusi Mbanking BCA Error 205 Tak Bisa Transaksi, Resmi dari Pihak BCA!

Sementara opsi ketiga tidak cukup untuk menyelesaikan masalah karena banyak tenaga honorer yang belum terakomodasi. Mengingat tenaga honorer saat ini jumlahnya mencapai 2,3 juta orang.

Ada opsi lain yang sedang dirinya diskusikan dengan tim. Jalur PPPK kemungkinan akan dipilih pihaknya.

"Opsi lain yang saat ini sedang didiskusikan oleh tim adalah pengangkatan menjadi PPPK Terikat dan PPPK Bebas," ungkap Azwar Anas.

Hadir dalam pertemuan tersebut yakni Gubernur Jambi Al Haris, dengan narasumber Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, Ketua KASN Prof Agus Pramusinto dan Ketua Dewan Pakar APPSI Prof Ryas Rasyid. ***