Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2022 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten. Kabupaten Serang menjadi yang pertama menyerahkan LKPD 2022 untuk tingkat pemerintah kabupaten/kota.

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengungkapkan dirinya menyerahkan langsung LKPD tersebut dan diterima oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Banten, Emmy Mutiarini.

"Alhamdulillah, tim pemda bisa menyelesaikan laporan lebih cepat. Memang lebih cepat, lebih baik. Agar kemudian kita lebih fokus melaksanakan kegiatan di tahun 2023," kata Tatu dalam keterangan tertulis, Senin (27/2/2023).

-

-

Tatu mengatakan pihaknya tidak hanya fokus mempertanggungjawabkan anggaran yang sudah dilaksanakan sesuai aturan. Namun juga memastikan proses penyerapan dan pelaksanaan anggarannya bermanfaat untuk masyarakat.

"Tidak sebatas memberikan laporan dan mempertanggungjawabkannya sesuai aturan. Tetapi juga melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien. Kita juga lebih ke outcome-nya, bagaimana setiap anggaran bermanfaat untuk masyarakat," ungkapnya.

Ia mengungkapkan Pemkab Serang telah 11 kali mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI. Untuk itu, Tatu menargetkan laporan yang diberikan kali ini memiliki peningkatan kualitas.

"Target kami bukan hanya WTP tanpa catatan, tetapi juga dengan kualitas lebih baik," tutur Tatu.

Dalam kesempatan ini, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Banten Emmy Mutiarini membenarkan Pemkab Serang menjadi pemerintah kabupaten/kota yang pertama menyerahkan LKPD tahun 2022. Menurut undang-undang, batas penyerahan LKPD ialah tiga bulan setelah tahun anggaran selesai atau sekira akhir Maret.

"Penyerahan yang pertama untuk level kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten. Ini menunjukkan, niat baik, dan dukungan dari pimpinan sudah diupayakan sebaik-baiknya," ujar Emmy.

Emmy mengatakan BPK akan melakukan pemeriksaan. Terutama yang berkaitan dengan fokus atau yang menjadi perhatian tahun sebelumnya.

"Dua bulan setelah penyerahan, kami segera akan sampaikan laporan hasil pemeriksaan. Diperkirakan penyerahan pemeriksaan pada akhir April 2023," ucapnya.

Ia menambahkan pihaknya kerap memberikan sejumlah catatan pada opini yang diberikan kepada pemerintah daerah.

"Harapannya, ada perbaikan-perbaikan terus menerus yang dilakukan oleh pemda. Selain itu, tidak hanya opini yang dipertahankan, juga kualitasnya," terangnya.

Ia berharap pemerintah daerah juga menyampaikan capaian-capaian makro pembangunan yang menjadi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

"Melalui akuntabilitas anggaran, diharapkan pemerintah daerah mampu mengelola keuangan untuk kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam kesempatan ini Tatu turut didampingi Wakil Bupati Pandji Tirtayasa, Sekda Tb Entus Mahmud S, dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).