Jakarta: Mantan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein mengatakan sistem laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Indonesia lebih rinci ketimbang Amerika Serikat. Kerincian tersebut yang menurutnya bisa menjadi penyebab ketidakjujuran pejabat untuk mengisi LHKPN.
 
"Waktu saya dahulu memang pengisian LHKPN ini agak ribet sampai 21-31 halaman sedangkan di Amerika itu hanya sembilan halaman. Karena memang kita butuh bukti dokumen-dokumen legal. Ini yang saya kira juga jadi penyebab," ujarnya saat dihubungi, Minggu, 26 Februari 2023.
 
Dalam pelaporannya. tidak jarang melakukan mark up dalam rangka melegalisir jika ada asetnya yang meningkat dengan pesat misalnya kepemilikan tanah. Salah satu siasat yang banyak digunakan para pejabat yakni dengan membuat tax amnesty.

-?

- - - -
"Misalnya harga tanah naik sekali tapi dia susah menjelaskan lalu dia melakukan legalisasi kenaikan. Tapi ada juga yang mengecilkan aset seperti contohnya tidak melaporkan mobil Rubicon. Lalu, dengan tax amnesty jadi seolah-olah semua itu halal," kata dia.
 
Dari kerumitan dan kerincian pelaporan tersebut pihak yang melaporkan LHKPN kemudian enggan mencantumkan harta lainnya yang dinilainya kecil. Pemerintah, kata dia, harus memiliki regulasi atau UU yang mengatur tentang penegakan sanksi (admintratif atau pidana) dalam pelaporan LHKPN.
 
Di sisi lain, dia menilai peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah cukup bertaring untuk melakukan verifikasi. Termasuk, tindak lanjut yang lebih serius terhadap dugaan aliran dana mencurigakan.
 
"KPK punya kewenangan verifikasi lalu bisa dilakukan tindak lanjut. Nah yang perlu juga diperhatikan KPK ini kewalahan karena laporan terlalu banyak sedangkan SDM terbatas. Dan juga biasanya orang seperti ini punya relasi dengan banyak pihak," kata dia.
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
 

(ADN)