Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) diminta fokus melaksanakan program utama riset nasional dalam rencana induk riset dan inovasi nasional (RIRIN). Hal ini mengingat anggaran BRIN terbatas. Sebaliknya, BRIN jangan meneliti soal politik kontemporer yang rawan politisasi. 

Hal itu disampaikan anggota Komisi VII DPR Mulyanto merespons rencana BRIN yang ingin melakukan riset untuk sistem proporsional tertutup yang saat ini tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Lebih baik BRIN segera bereskan masalah kelembagaan, aset, SDM, anggaran riset yang morat-marit, serta fokus pada agenda riset nasional strategis. Jangan ulangi lagi kekeliruan riset seperti dalam kasus riset minyak goreng yang kontroversial," kata Mulyanto kepada Alinea.id, Sabtu (25/2).

Mulyanto berpendapat, jangan sampai terkesan riset BRIN hanya sekadar menjadi stempel pembenar pendapat dari para petinggi negara. "Kalau seperti ini BRIN menjadi terpolitisasi. Ini tidak benar," tegas Mulyanto. 

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR itu mengingatkan bahwa anggaran riset BRIN sangat terbatas. Sehingga BRIN harus benar-benar dapat memilih program penting untuk didahulukan daripada program-program titipan yang belum tentu bermanfaat bagi masyarakat. 

Diketahui, dana riset dan inovasi hanya sebesar 35% atau Rp2,2 triliun dari total anggaran Iptek tahun 2023 yang sebesar Rp 5,4 triliun.

"Anggaran yang seadanya sebaiknya didayagunakan untuk fokus pada riset-riset strategis yang memiliki daya ungkit. Dana harus di-eman-eman (diirit) untuk keperluan yang penting dan berdampak luas bagi masyarakat. Bukan untuk melayani kepentingan elite politik tertentu yang menjadi Dewan Pengarah BRIN," ucap Mulyanto. 

Untuk diketahui, sistem pemilu proporsional terbuka atau coblos nama caleg digugat ke MK oleh anggota salah satu partai. Diusulkan agar sistem pemilu kembali menjadi sistem tertutup yang hanya mencoblos lambang partai.  Kasus ini memunculkan kontroversi dalam perpolitikan nasional.