JAKARTA – Sejumlah pengurus wilayah (PW) Dewan Masjid Indonesia (DMI) se-Jawa Bali menggelar pertemuan membahas usulan Muktamar bagi Pengurus Pusat DMI. Usulan tersebut dipandang penting untuk menyelamatkan organisasi lantaran masa kepengurusan pusat DMI telah berakhir pada 2022.

Hasil diskusi tersebut disampaikan dalam forum Koordinasi PW DMI Se-Jawa Bali di Hotel Grasia, Semarang, Jawa Tengah, pada Jumat 24 Fevruari hingga Sabtu Sabtu 25 Februari 2023, malam.

Pertemuan tersebut turut dihadiri utusan dari PW DMI Provinsi Jawa Timur, Muhadi; PW DMI Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Rofiq dan Imam Yahya; PW DMI Provinsi Jawa Barat, Ahmad Sidik dan Mursyid Toha; PW DMI DKI Jakarta, Ahmad Habibi; serta PW DMI Provinsi Banten, Boy Tirta Sumriyadi.

“Berdasar usulan dari pengurus wilayah, kami mengusulkan agar Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia agar segera menyelenggarakan Muktamar DMI pada bulan Juli tahun 2023. Ini dalam rangka menyelamatkan organisasi sesuai dengan AD/ART organisasi," ujar Sekretaris Umum PW Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Imam Yahya, dalam keterangan yang diterima.

Diskusi tentang masjid berlangsung dengan munculnya usulan dari para pengurus wilayah. Satu di antaranya, terkait perlunya mukmatar untuk memberikan kepastian soal kelanjutan organisasi.

Mereka pun mengusulkan hasil diskusi tersebut secara langsung kepada Ketua Umum Pengurus Pusat DMI Jusuf Kalla. Usulan itu juga sebagai kepedulian pengurus di tingkat wilayah untuk membesarkan organisasi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga DMI.

Follow Berita Okezone di Google News

Ketua PW DMI Provinsi Yogyakarta, Muhammad bersepakat usulan Muktamar bersumber dari hasil diskusi para ketua PW DMI Jawa Bali. Muktamar DMI harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kami mendorong muktamar sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku,” timpal Muhammad, Ketua PW DMI Provinsi Yogyakarta.

Setidaknya terdapat lima poin diskusi, selain soal muktamar, juga soal masjid sebagai pusat syiar agama yang moderat, menjaga masjid agar jangan dijadikan sebagai tempat kampanye politik, serta mendorong masjid mengoptimalkan potensi DMI untuk kemandirian organisasi.