Ray Rangkuti pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah menilai persoalan dualisme kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bisa mengganggu soliditas Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Apalagi, PPP yang sepakat berkoalisi dengan Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) harus ekstra cepat membahas nama calon presiden Pemilu 2024 dalam Musyawarah Kerja Nasional tahun ini.

“Ini tantangan berat buat KIB, satu partai saja keluar, maka bisa rontok karena sudah tidak memenuhi syarat mengajukan calon presiden. Kalau biasanya, ada orang lain yang selesaikan dulu kasusnya, KIB tidak berani melakukan karena mereka saling membutuhkan,” ujarnya di Jakarta, Rabu (7/9/2022).

Tantangan lain yang dihadapi KIB, lanjut Ray, kalau PPP memilih keluar dari koalisi dan bergabung dengan koalisi yang lain.

Sejauh ini, Partai Golkar menyatakan KIB masih solid, karena Mardiono adalah salah seorang inisiator KIB.

Sekadar informasi, Suharso Monoarfa diberhentikan sebagai Ketua Umum PPP dari Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP.

Posisi Suharso digantikan Muhammad Mardiono yang sekarang tercatat sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Di bawah kepemimpinan Mardiono, PPP rencananya akan menggelar Mukernas, yang salah satu agendanya menentukan nama calon presiden untuk Pemilu mendatang.

Sebelumnya, Arsul Sani Wakil Ketua Umum (Waketum) PPP menyebut tidak ada pembahasan posisi PPP di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dalam Mukernas di Banten.

Arsul juga menegaskan PPP tidak mengubah posisi dalam berkoalisi di KIB bersama Golkar dan PAN. Dia menyebut Muhamad Mardiono Pelaksana Tugas Ketum PPP merupakan koordinator KIB.

“Artinya, PPP sampai hari ini tidak berubah posisi koalisinya untuk Pilpres 2024, bersama Partai Golkar dan PAN,” tegasnya.

Senada, Suko Widodo Pakar Komukasi Politik dari Universitas Airlangga (UNAIR) menilai pergantian ketua umum PPP kemungkinan besar tidak mengubah posisi KIB.

“Pergantian itu kemungkinan besar tidak akan mengubah keberadaan PPP dalam gerbong KIB. Tapi, semuanya tergantung nakhoda baru,” katanya.

Lebih lanjut, Suko mengungkapkan ada keuntungan kalau PPP tetap bersama KIB. Salah satunya, masuk dalam arus besar perpolitikan Indonesia. Sehingga, PPP tidak sendirian menyongsong Pemilu 2024.

“Keuntungannya, PPP tidak sendirian dalam perpolitikan di Indonesia. Ada perasaan percaya diri kalau berada dalam gerbong KIB,” ungkapnya.

Kemudian, Suko Widodo bilang PPP juga bisa menaikkan citra partai di mata publik dan memperkuat posisi tawar dengan tetap bertahan di KIB.

“Keberadaannya di gerbong KIB bisa menaikkan pamor PPP. Keberadaan PPP dalam gerbong KIB juga menjadikan partai berlambang Ka’bah diperhitungan sebagai bagian dari kekuatan besar,” pungkasnya.(rid/ipg)