Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Joko Widodo atau Jokowi secara resmi membubarkan maskapai penerbangan
BUMN, PT Merpati Airlines (Persero) usai dinyatakan pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.

BACA JUGA: Merpati Airlines Diminta Urus Izin Lagi

Merpati Airlines memiliki sejarah panjang dalam pendiriannya sebelum akhirnya diputus pailit oleh pengadilan.

Merpati Airlines didirikan pada 1962 dan memiliki pusat operasi di Jakarta. Maskapai ini dikenal sebagai maskapai penerbangan nasional yang 96 persen sahamnya dimiliki pemerintah.

Meski basis operasi maskapai pelat merah ini adalah di Jakarta, Merpati banyak mengoperasikan jadwal penerbangan domestik dan juga internasional ke daerah Timor Leste dari pusatnya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Merpati Airlines juga menerbangi rute perintis di Papua, Ambon, dan Kupang, termasuk penerbangan berjadwal domestik ke Sulawesi, Bali, Lombok, Kupang.

Awalnya, Merpati memiliki armada jenis de Havilland Otter/DHC-3 empat unit dan Dakota DC-3 dua unit, yang merupakan pesawat hibah dari Angkatan Udara Republik Indonesia (TNI AU).

Modal pendiriannya berupa uang rupiah lama senilai Rp10 juta. Para pilot dan teknisi dipasok dari AURI, Garuda Indonesia (dulu Garuda Indonesia Airways), dan perusahaan penerbangan sipil lainnya.

Sebagai direktur utama, ditunjuk Komodor Udara Henk Sutoyo Adiputro (1962-1966), yang membawahi hanya 17 personel. Selang beberapa bulan kemudian, pada 1963, penerbangan Merpati pun tak hanya di Kalimantan, tetapi juga menerbangi rute Jakarta-Semarang, Jakarta-Tanjung Karang, dan Jakarta-Balikpapan.

Sebelum dinyatakan pailit, Merpati mulai melaksanakan program revitalisasi dan modernisasi pesawat secara parsial pada 2007. Maskapai itu sedang bergelut dengan masalah keuangan, terutama armada perintis, dengan memesan 14 pesawat Xian MA60 dari Xian Aircraft China.

Merpati juga sempat menyewa 1 ATR 72. Namun, kemudian dikembalikan karena dianggap tidak ekonomis (beberapa sumber mencetuskan bahwa ATR hanya disewa sementara, menunggu tambahan MA60). Merpati juga mengumumkan akan memainkan pembelian 11 pesawat 30-kursi untuk rute domestik.

Seiring pertumbuhannya, Merpati kembali memperkuat armadanya dengan tambahan tiga Dornier DO-28 dan enam Pilatus Porter PC-6. Namun, beberapa pesawat sebelumnya ada yang tidak lagi mampu dioperasikan sehingga armada efektif Merpati 15 pesawat. Karyawan Merpati pun bertambah menjadi 583 orang.

Kemudian, pada 7 Mei 2011 sebuah pesawat Xian MA60 (PK-MZK) jatuh di perairan Kaimana, menewaskan seluruh penumpangnya yang berjumlah 27 orang (21 penumpang dan 6 kru).

Kecelakaan ini menambah panjang daftar kecelakaan yang melibatkan armada perintis Merpati. Kecelakaan terakhir yang dialami Merpati adalah pada 2 Agustus 2009, yakni sebuah Twin Otter jatuh di pegunungan di Papua, menewaskan seluruh penumpangnya (13 penumpang dan 3 kru).

Setelah kecelakaan di Kaimana, banyak pihak mempertanyakan keputusan Merpati memainkan pembelian pesawat Xian MA60 tersebut, serta dugaan mark-up dan kolusi yang terjadi saat proses pembeliannya.

Pada Juli 2011, Pemerintah dan DPR menyetujui penyuntikan modal senilai Rp16 miliar ke Merpati dalam APBN 2012. Kemudian, pada Oktober 2011, Pertamina menghentikan pasokan avtur ke Merpati di Surabaya dan Makassar dampak utang biaya pembelian avtur senilai Rp270 miliar sehingga menghentikan operasi Merpati dari kedua bandara tersebut.

Pada Mei 2012, letak tertinggi Merpati yang dipegang oleh Sardjono Jhony dialihkan ke Rudy Setyopurnomo. Rudy ditunjuk langsung oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk mendorong Merpati keluar dari keterpurukan.

Sejak dipegang Rudy Setyopurnomo, Merpati melakukan sejumlah gebrakan seperti menutup 20 rute yang merugi, membuat website baru, call centre 24 Jam dan city check-in di 9 kota, hingga kerja sama pengangkutan cargo dengan PT. POS Indonesia dan akan fokus meningkatkan load factor menjadi 85 persen yang sebelumnya hanya 69 persen.

Pada tahun yang sama, Merpati Airlines digugat oleh 1.000 karyawan karena perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Memasuki 2014, kondisi Merpati belum juga pulih. Merpati kemudian disarankan mencari investor strategis untuk membuat anak perusahaan bersama.

Selain itu, Merpati disarankan menjual anak perusahaannya MMF (Merpati Maintenance Facility) dan MCS (Merpati Catering Service) ke PPA untuk membayar gaji karyawan, fuel, serta asuransi.

Pada 1 Februari 2014, Merpati menangguhkan seluruh penerbangan dikarenakan masalah keuangan yang bersumber dari berbagai utang. Kala itu, utang Merpati mencapai Rp7,29 triliun.

Pada 2016, Merpati Airlines digugat dalam kasus permohonan pailit. Pada tahun yang sama, maskapai tersebut kembali digugat dalam kasus penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh PT Prathita Titian Nusantara.

Setahun kemudian, beban utang kreditur naik jadi Rp10,72 triliun, kemudian ekuitasnya minus Rp9,51 triliun.

Pada Juni 2017, Merpati Airlines kembali digugat, kali ini oleh PT Parewa Katering, sebuah penyedia makanan yang memasok kebutuhan penumpang maskapai.

Memasuki 2018, Merpati Airline seperti mendapat angin segar, Direktur Utama Merpati Airline Asep Ekanugraha menyatakan pesawat perusahaan siap terbang lagi pada 2019.

PT Intra Asia Corpora disebut jadi salah satu investor yang akan menyuntikkan dana segara Rp5,4 triliun. Pengadilan Negeri Surabaya pun mengabulkan permintaan damai dari Merpati Airlines.

Sayangnya, seiring berjalannya waktu, kondisi Merpati tak jua membaik hingga kemudian resmi dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang ditetapkan dalam sidang 2 Juni 2022.

BACA JUGA:  Telkom dan Transjakarta Kolaborasi Kembangkan Sistem Teknologi Informasi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis