Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, mencopot Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distan KP), Dydik Rudy Prasetya. Pangkalnya, klaim stok 1,3 juta ton beras tidak sesuai kondisi di lapangan. Ketua MAKI Korwil Jatim, Heru Satriyo, menyampaikan, klaim melimpahnya stok beras tersebut tidak sesuai dengan pengakuan beberapa pejabat unit pengelola teknis (UPT) Distan KP. Selain itu, terjadi kelangkaan di pasaran dan harganya mahal. "Kasus beras langka di pasaran yang dibarengi dengan data panen tembus di angka 1,3 juta ton by data tetapi kenyataan di lapangan tidak ada beras, ini hal yang aneh. Dan Kadistan Jatim harus bertanggung jawab," kata Heru dalam keterangannya, Jumat (24/2). Sebelumnya, Kadistan KP Jatim, Dydik Rudy Prasetya, menyebut ketersediaan beras di wilayahnya aman. Dalihnya, ada stok 850.000 ton dari Desember 2022 plus panen 152.000 ton pada Januari 2023 dan 249.000 pada Februari 2023, sedangkan konsumsi masyarakat hanya 250.000 ton. Menurut Heru, sesuai penerapan sistem berkala pelaporan di lingkungan Distan KP Jatim, mestinya tata kelola dari prapanen hingga pascapanen dan tata niaga, terutama stok beras, menjadi tanggung jawab instansi yang dipimpin Dydik. Di sisi lain, Distan KP Jatim memiliki UPT padi dan palawija dengan hampir 50 lebih kebun benih tersebar di seluruh kabupaten. Rata-rata lahan benih padi yang dikelola adalah 3-5 ha. Pun terdapat puluhan hektare yang dikelola UPT padi dan palawija di Singosari Malang; Pohjentrek Pasuruan; Desa Lebo, Sidoarjo. Kemudian, merujuk data calon petani calon lahan (CPCL) padi, nyaris 1 juta ha. Data ini dikelola Distan KP Jatim. Bahkan, setiap CPCL di seluruh desa-desa didampingi penyluh pertanian lapangan (PPL). Apalagi, belanja karyawan anggaran PPL termasuk untuk memenuhi kebutuhan pupuk subsidi maupun nonsubsidi, benih, hingga alat mesin pertanian (alsintan).