PIKIRAN RAKYAT – Industri otomotif Indonesia disebut masih memiliki sejumlah tantangan untuk menyuburkan ekosistem elektrifikasi di Tanah Air. Hal itu disampaikan langsung oleh Staf Ahli Utama Menteri Perhubungan Bidang Transportasi Darat dan Konektivitas, Budi Setiyadi.

Menurut Budi Setiyadi, persoalan utama terkait hal tersebut adalah kepercayaan masyarakat. Ia menilai bahwa masih ada masyarakat yang mempertanyakan soal keberlanjutan motor listrik.

"Saya lihat persoalan utamanya adalah kepercayaan masyarakat ya, karena masyarakat masih (bertanya-tanya), ini motor listrik bisa lanjut atau nggak, kayak dulu era motor China," katanya, dikutip pada Kamis, 24 Februari 2023.

Diketahui, Pemerintah Indonesia hingga kini masih terus berusaha untuk menyuburkan ekosistem hijau tersebut dengan menetapkan berbagai peraturan dan regulasi.

Baca Juga: Penerapan ESG Makin Diakui Dunia, BRI Raih 2 Penghargaan Internasional The Asset Triple A

Sebagai informasi, pemerintah pun telah merilis Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan. Hal tersebut dilakukan guna menunjukkan keseriusan pemerintah di ranah elektrifikasi

Selain itu, pemerintah juga telah merilis Instruksi Presiden Republik Indonesia (InPres RI) No. 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Baterai Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

"Hampir semua sudah pakai ya, tapi memang yang pertama yang pusat dan itu sudah mulai. Kami pun sudah mulai menggunakan kendaraan dinas sejak 2020," ujar Budi.

Baca Juga: Hotman Paris Tanggapi Kasus Penganiayaan yang Dilakukan Anak Pejabat Pajak: Benar-Benar Sadis Kelewatan

Budi Setiyadi mengatakan jika nantinya ia akan meminta pemerintah daerah untuk ikut berpartisipasi untuk menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas mereka sesuai dengan InPres RI tersebut. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan kebijakan untuk memberikan insentif guna mendukung ekosistem tersebut.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi Sumber Daya Manusia (ESDM) menetapkan insentif untuk kendaraan listrik sebesar Rp7 juta. Nantinya, insentif tersebut akan mulai berlaku pada Maret 2023 mendatang.  

Keputusan itu diambil pemerintah untuk mendorong minat masyarakat agar beralih ke kendaraan ramah lingkungan. Selain itu, hal tersebut juga dilakukan untuk mendukung keberlangsungan lingkungan, dan mengurangi hingga menghentikan ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM). 

Baca Juga: Mario Dandy Satriyo Bukan Alumni SMA Taruna Nusantara, Pihak Sekolah: Sampai Kelas XI Kemudian Pindah

Langkah pemerintah terkait insentif kendaraan listrik itu pun turut diapresiasi oleh Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) Riyanto.  Terlebih, soal langkah cepat pemerintah memberikan subsidi untuk kendaraan listrik roda dua.

Kebijakan pemerintah itu dinilai akan membuat biaya total beli, dan pengoperasian keseharian atau Total Cost Ownership (TCO) dapat lebih terjangkau.

"Karena harga jadi mendekati dan sangat kompetitif dengan sepeda motor konvensional. Dan tentunya, TCO sepeda motor listrik menjadi lebih murah dibandingkan TCO sepeda motor konvensional," ucapnya.***