GELORA.CO  - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) enggan menanggapi pernyataan PDIP telah menutup pintu berkoalisi dengan Demokrat, NasDem, dan PKS selama masih mengusung Anies Baswedan sebagai antitesa Presiden Jokowi.

AHY justru melempar balik, meminta awak media menanyakan maksud mengapa PDIP memilih sikap tersebut. Sikap PDIP itu sebelumnya disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

"Ditanyakan saja ke beliau langsung ya," kata AHY singkat ditemui seusai acara Haul ke-12 KH Zainuddin MZ di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (24/2/2023) malam.

Pertanyaan Hasto

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partainya tidak akan berkoalisi dengan partai-partai yang mengusung bakal calon presiden jadi antitesis Presiden Jokowi. Partai yang dimaksud yakni NasDem, PKS dan Demokrat.

Ia memastikan memang di Pilpres 2024 PDIP akan berkoalisi dengan partai lain selain NasDem, PKS dan Demokrat.

"Bergabung dengan koalisi itu maksudnya bergabung dengan koalisi yang tidak mengusung antitesa pak Jokowi. Sehingga kami jelas berbeda dengan Nasdem, Demokrat, PKS yang telah mengusung bapak Anies Baswedan," kata Hasto di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (23/2).

Hasto mengatakan, PDIP akan bekerja sama dengan partai-partai lain dan kemudian mendorong semangat gotong royong. Soal urusan capres-cawapres nanti akan dilakukan dialog.

"Nanti dialognya siapa capres dan cawapres karena PDIP Perjuangan adalah pemenang pemilu, kemudian ditinjau dari persepsi publik rakyat juga memberikan dukungan kepada PDI Perjuangan kami mengucapkan terimakasih," tuturnya.

"Kemudian pak Jokowi juga kader PDI perjuangan tentu saja kami akan mendorong dialog-dialog itu dan keputusan ada di tangan ibu ketua umum," sambungnya.

Ia pun menjelaskan, mengapa PDIP tegas tidak akan bergabung berkoalisi dengan NasDem, PKS dan Demokrat, yakni karena faktor antitesa Jokowi. Terlebih karena melihat sosok Anies selama menjadi Gubernur DKI Jakarta juga banyak tidak melanjutkan program Gubernur sebelumnya.

"Karena kita lihat dari Jakarta tidak ada kesinambungan ini Mas Jarot saksinya, mana ada kesinambungan. Dari Gubernur ya saja udah antitesa banyak kebijakan Pak Jokowi yang tidak dilanjutkan apalagi nanti kebijakan-kebijakan untuk yang lebih besar karena politik ini dimulai dari hal yang lebih kecil," pungkasnya.