Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan secara resmi meluncurkan Kerangka Kerja dan Manual Lingkungan Sosial dan Tata Kelola (LST) alias Enviromental. Social, and Governance (ESG) dalam rangka dukungan dan fasilitas pembiayaan infrastruktur.

Kerangka manual ini merupakan pedoman yang mencakup prinsip-prinsip risiko dan mekanisme pengimplementasian faktor ESG dalam pembiayaan infrastruktur, dengan mengoptimalkan fungsi Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan melalui skema Kerja Sama Badan Usaha (KPBU).

-

-

"Jadi dalam hal ini, kami tidak membuat standar sendiri, meskipun tadi ada yang disebut global, social, environment, dan governance itu ada prinsip yang diterapkan secara global dari lembaga yang memiliki bisnis di bidang pembangunan infrastruktur," kata Sri Mulyani Indrawati, dikutip Selasa (15/11/2022).

Komitmen kerangka kerja sama ini diimplementasikan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Indonesia Infrastructure Finance (IIF) dan Angkasa Pura I, di mana IIF akan memberikan ESG Advisory terhadap 15 bandara yang beroperasi di bawah AP I.

"Kami berkesempatan menyebarluaskan pentingnya kerangka ESD dalam memastikan keberlanjutan dari tiap investasi pembangunan infrastruktur di Indonesia," kata Presiden Direktur IIF Reynaldi Hermansjah.

Sementara itu, penyusunan dan kebijakan ESG dalam dukungan dan fasilitas pemerintah untuk pembiayaan infrastruktur merupakan bentuk konkret Kementerian Keuangan dalam pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan dan target perubahan iklim.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari mengemukakan bahwa kebijakan ESG perlu dipandang sebagai peluang untuk dapat meningkatkan manfaat pembangunan infrastruktur dan membuka akses yang lebih luas terhadap pembiayaan privat.

[-]

-

Pimpin FMCBG G20, Sri Mulyani Kenang Eks PM Jepang Shinzo Abe
(cha/cha)