Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan, agar setiap pemerintah provinsi, tidak meninggalkan program pembangunan selama pemilu. Hal tersebut disampaikan Mendagri pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) 2023 di Hotel Novotel Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis (23/2). 

TIto mengatakan, tahun politik ini akan membuat konsentrasi para pelaku politik, baik itu kontestan, kepala daerah, para pejabat yang dari partai politik akan sibuk memperjuangkan kekuasaan.

“Nah ini jangan sampai meninggalkan program pembangunan. Program pembangunan yang sudah disusun di tingkat pusat maupun daerah harus tetap jalan,” katanya, Kamis (23/2).

Tito meminta pemerintah daerah (Pemda) mengevaluasi infrastruktur operasional penyelenggara pemilu seperti kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat daerah. Pemda juga perlu menyusun program renovasi jika kantor penyelenggara pemilu di daerah dalam kondisi tidak layak atau terbakar.

Apalagi rekan-rekan kepala daerah provinsi/kabupaten/kota agar yang tidak punya kantor, maupun gudang. Tujuannya, supaya bisa memanfaatkan fasilitas yang punya pemda yang tidak terpakai.

“Supaya tidak membangun menambah beban dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah,” ujarnya.

Tito juga mendorong setiap pemerintah daerah untuk membantu distribusi logistik ke daerah-daerah terpencil. Distribusi ini selain dilakukan oleh penyelenggara Pemilu daerah, juga dibantu jajaran TNI/Polri. 

Tak hanya itu, Tito juga meminta pemda mempersiapkan dana hibah untuk penyelenggaraan pemilihan di tingkat daerah.