Harianjogja.com, JAKARTA—PDI Perjuangan (PDIP) tidak akan berkoalisi dengan partai politik (parpol) yang sudah mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) untuk Pilpres 2024.

Sebagai informasi, saat ini ada tiga parpol yang sudah menyatakan akan mendukung Anies maju sebagai capres 2024, yaitu Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mereka bahkan sudah menamakan diri Koalisi Perubahan, meski belum ada deklarasi resmi.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya tak ingin bekerja sama dengan pihak yang menyatakan dukungan kepada sosok yang sempat disebut sebagai kebalikan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Bergabung dengan koalisi itu maksudnya bergabung dengan koalisi yang tidak mengusung antitesa Pak Jokowi sehingga kami jelas berbeda dengan Nasdem, Demokrat, PKS, yang telah mengusung Bapak Anies Baswedan. Kami akan bekerja sama dengan partai-partai lain," jelas Hasto di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta Selatan, Kamis (23/2/2023).

. Ditemukan Kasus Jual-Beli Sertifikat Vaksin Covid-19, Begini Respons Dinkes Jogja

Dia berpendapat, selama Anies menjabat sebagai gubernur di DKI Jakarta, kebijakannya tak ada yang kesinambungan dengan pemerintahan pusat. Oleh sebab itu, PDIP tak mungkin mendukung Anies yang dirasa kebalikan Jokowi.

"Dari gubernurnya saja sudah antitesa, banyak kebijakan Pak Jokowi yang tidak dilanjutkan, apalagi nanti kebijakan-kebijakan untuk yang lebih besar karena politik ini dimulai dari hal yang lebih kecil," ujar Hasto.

Lebih lanjut, dia mengingatkan ketua umum mereka, Megawati Soekarnoputri, sudah menyarakan bahwa capres PDIP harus dari internal partai. Oleh sebab itu, jika ingin berkoalisi dengan PDIP maka capres usungan koalisi nantinya harus dari PDIP.

"Pidato ibu ketua umum pada saat hari ulang tahun PDIP ke-50 telah menegaskan kebijakan bahwa calon dari PDI Perjuangan dari internal kader partai," jelas Hasto.

Dia menjelaskan, dalam mencari titik temu soal koalisi, banyak yang bisa ditawarkan, bukan hanya soal capres.

"Ya kan konfigurasi kekuasaan itu banyak, konfigurasi kekuasaan itu bisa dari yang lain, ada menteri-menteri," ungkapnya.

BACA JUGA:  Telkom dan Transjakarta Kolaborasi Kembangkan Sistem Teknologi Informasi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis.com