Jumat, 24 Februari 2023 - 00:04 WIB

VIVA Nasional – Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara mengenai adanya Warga Penajam Paser Utara yang menolak ganti rugi lahan yang masuk dalam kawasan inti Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara karena persoalan harga yang terlalu murah. Jokowi mengatakan hal ini juga tengah menjadi perhatian Pemerintah agar warga tak merasa dirugikan.

Kepala Negara mengatakan, bahwa pada hari Rabu 22 Februari 2023, dirinya telah berbicara dengan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono untuk membahas hal ini. Jokowi berpesan kepada Bambang Susantono agar jangan sampai ada warga setempat yang merasa dirugikan dari adanya pembangunan IKN ini.

"Kemarin sore sudah saya bicarakan dengan Pak Bambang. Bahwa jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan," kata Jokowi di Menara Pandang, Kawasan IKN Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis 23 Februari 2023.

Jokowi meminta Bambang untuk mencarikan solusi dari persoalan pembebasan tanah warga tersebut. Sejauh ini ada beberapa opsi yang tersedia, seperti merelokasi warga dan memberikan lahan pengganti atau memberikan warga harga yang layak sehingga dapat menguntungkan warga.

"Oleh sebab itu, ada beberapa opsi, baik ganti untung, atau juga relokasi diberikan lahan yang lain. Saya kira ada beberapa opsi, pilihan lain sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan," kata Jokowi

Sebagaimana diketahui, Warga Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, memasang spanduk sebagai aspirasi menolak ganti rugi lahan yang masuk dalam kawasan inti Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara karena persoalan nilai.

"Kami pasang spanduk sebagai aspirasi terkait ganti rugi lahan, kami anggap nilai ganti rugi dari pemerintah terlalu murah" jelas salah satu warga Kelurahan Pemaluan Paulus Duma di Penajam.

Masyarakat menginginkan ada pertemuan langsung dengan pemerintah atau Otorita IKN, lanjut dia, menyangkut nilai ganti rugi lahan yang masuk dalam proyek pembangunan ibu kota negara Indonesia baru.

Ganti rugi lahan dengan nilai uang antara Rp150.000 sampai Rp300.000 per meter persegi dinilai rendah sangat berdampak bagi warga, karena lahan yang dimiliki sebagai sumber kehidupan masyarakat setempat.

Jika pemerintah tidak memberikan ganti rugi sesuai harga secara umum seperti di kota besar dengan nilai Rp3 juta sampai Rp5 juta per meter persegi, kata warga Kelurahan Pemaluan lainnya Bebeng Hermanto, maka warga tidak bisa membeli lahan pengganti.

"Kalau harga ganti rugi lahan terlalu murah, maka kami tidak bisa beli lahan pengganti dari uang ganti rugi itu," ucap dia.