Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) bakal bertemu dengan Presiden Jokowi, guna menyampaikan persoalan keuangan pasca 3 DOB di Papua.

Menurut Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, dana transfer langsung yang dilakukan Kementerian Keuangan yang dengan seenaknya membagi uang ke 3 DOB di Provinsi Papua.

Tanpa berkoordinasi dengan provinsi induk, berimbas pada persoalan kesehatan dan pendidikan, yang sepenuhnya masih dibiayai oleh provinsi induk.

"Pola transfer dana langsung tersebut, Provinsi Papua hari ini menuai persoalan yang sangat kompleks, baik program pelayanan kesehatan, seperti anggaran program KPS, pendidikan program beasiswa afirmasi, juga Otsus dan lainnya," ucap Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw, Kamis (23/2) di Jayapura.

Ia menegaskan, DPRP secara kelembagaan meminta Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Keuangan RI untuk bertanggungjawab. Karena mereka tidak berpikir dan melihat dampak persoalan dikemudian hari. Dan hari ini persoalan itu dialami oleh provinsi induk. Karena masih ada pembiayaan yang tetap dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Papua, seperti kesehatan, pendidikan, juga proteksi Otsus bagi OAP.

"Sehingga itu kami minta Pemerintah Pusat bertanggung-jawab. Karena semua yang terjadi hari ini. Yang dialami provinsi induk adalah kesalahan yang dilakukan Pemerintah Pusat," ujar Jhony Banua Rouw.

Jhony berujar, pihaknya sudah menyampaikan kepada pihak eksekutif untuk siapkan data, sehingga dalam waktu dekat tim DPRP dan eksekutif akan meminta waktu untuk bertemu dengan Presiden RI Ir.Joko Widodo, untuk menyampaikan hal-hal yang terjadi di Provinsi Papua terkait keuangan, pasca 3 DOB.

"Ya, dalam waktu dekat kami DPR Papua dan pihak eksekutif bakal bertemu dengan Presiden Jokowi guna menyampaikan apa yang terjadi di Provinsi Papua, pasca 3 DOB. Dari sisi keuangannya," ungkap Ketua DPR Papua itu.