Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai sistem pemilu proporsional tertutup tidak terlepas dari politik uang. Praktik kotor itu dapat terjadi dalam bentuk jual beli nomor urut.
 
"Kalau kita sistem pemilu tertutup dimana nomor urut sangat menentukan menjadi penentu, itu rentan sekali diperjualbelikan," ujar peneliti ICW Almas Sjafrina dalam Forum Diskusi Denpasar 12 Edisi ke-138 bertajuk Perubahan Sistem Pemilu dan Dampaknya Bagi Demokrasi Indonesia, secara virtual, Rabu, 22 Februari 2024.
 
Ia menilai jual beli nomor urut dalam sistem proporsional tertutup akan terjadi di ruang tertutup atau minim pengawasan masyarakat. Sehingga ia menyebut pengawasan sistem proporsional tertutup akan jauh lebih sulit dari sistem proporsional terbuka.

-?

- - - -
"Sehingga publik akan sulit untuk memonitor apakah misalnya terjadi jual beli nomor urut karena terjadi dalam ruang gelap tertutup dari kesempatan publik untuk mengawasi," jelasnya.
 
 
Sementara, sistem proporsional terbuka yang saat ini telah diterapkan, kata Almas, juga tidak dapat terhindar dari politik uang. Terlihat dari masih banyak ditemukan jual beli suara antara peserta pemilu dan pemilih.
 
Saat ini, perdebatan sistem proporsional terbuka dan tertutup terus mencuat di tengah masyarakat. Sebanyak delapan partai politik pemilik suara di parlemen menyatakan siap untuk mengawal agar sistem pemilu tetap menggunakan sistem proporsional terbuka.
 
Alasannya, sistem proporsional terbuka akan memudahkan rakyat mengenal langsung wakilnya di parlemen. Sedangkan hanya PDI Perjuangan (PDIP) yang menginginkan Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup.
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
 

(END)