Eisha M Rachbini Kepala Center of Digital Economy and SMEs Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai, pandemi Covid-19 membuat masyarakat lebih cepat beradaptasi dengan teknologi.

Di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan sosial dan ekonomi, digitalisasi dengan cepat merambah berbagai bidang termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Dia memprediksi, ekonomi digital akan terus meningkat walau pandemi perlahan berubah jadi endemi, dan masyarakat kembali beraktivitas di luar ruangan.

“Ekonomi digital terus memiliki prospek. Pandemi sudah mengubah tatanan ekonomi, dan alokasi sumber daya. Dengan populasi yang besar, maka tetap ada pangsa pasar. Apalagi, generasi muda dan angkatan kerja produktif terus meningkat. Anak-anak generasi Z Alpha dan seterusnya memiliki kemampuan luar biasa dan kreatif, yang didukung makin canggihnya teknologi,” ujar Eisha, di Jakarta, Kamis (8/9/2022).

Sayangnya, di tengah gegap gempita digitalisasi, masih banyak pelaku UMKM yang belum bisa memanfaatkan teknologi. Sehingga, diperlukan sinergi Pemerintah dan swasta dalam literasi digital.

“Saya rasa meningkatkan literasi digital masyarakat Indonesia harus terus diupayakan baik dari pihak Pemerintah, mau pun swasta. Misalnya Pemerintah, pemangku kebijakannya Kementerian Kominfo, punya literasi digital.id. Lalu, pihak swasta seperti e-commerce juga memiliki program-program yang ditujukan kepada counterpartnya,” jelasnya.

Eisha menambahkan, digitalisasi merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari. Supaya tidak terjadi ketimpangan, para pemangku kepentingan perlu mengikutsertakan pelaku UMKM yang literasi digitalnya rendah karena keterbatasan, seperti infrastruktur digital tidak memadai, kemampuan dan pengetahuan teknologi rendah, juga akses terhadap teknologi digital rendah karena tidak punya modal.

Sebelumnya, Airlangga Hartarto Menteri Koordinator bidang Perekonomian mengatakan Indonesia perlu banyak talenta muda yang melek teknologi untuk menjawab tantangan dan kebutuhan.

“Ke depan, talenta di bidang digital akan semakin dibutuhkan. Saya berharap anak-anak muda sekarang bersemangat untuk menguasai berbagai bidang dalam dunia digital,” ucapnya, Rabu (7/9/2022).

Terkait itu, Pemerintah, kata Airlangga, sudah memberikan berbagai dukungan untuk UMKM di tahun 2022 seperti Subsidi Bunga KUR, Penjaminan Kredit Modal Kerja, PPh Final tarif 0 persen UMKM, dan perpanjangan restrukturisasi kredit.

Dalam laporan Digital Economy SEA, digital ekonomi Indonesia terbesar di ASEAN dengan potensi nilai 146 miliar Dollar AS tahun 2025.

UMKM juga menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia karena mampu berkontribusi terhadap PDB mencapai 61 persen, dan menyerap tenaga kerja sekitar 97 persen.

Sementara itu, Mohammad Faisal Direktur Eksekutif CORE Indonesia mengungkapkan, perkembangan digitalisasi UMKM banyak didorong demand and supply di luar kebijakan Pemerintah.

Walau pun, Pemerintah juga punya andil dalam perkembangan digitalisasi di sektor perekonomian.

Berdasarkan hasil survei CORE, sebanyak 70 persen pelaku UMKM mengalami kenaikan pendapatan rata-rata 30 persen sesudah masuk dalam ekosistem digital.

“Selama pandemi, memang kalau dilihat dari penjualan dibandingkan dengan belum pandemi tetap turun. Tapi, setidaknya dengan masuk dalam platform e-commerce dan e-payment, UMKM bisa terbantu tidak turun tajam, dan tidak sampai bangkrut,” ungkapnya.

Faisal menyebut, Pemerintah perlu mengoptimalkan pendampingan menyeluruh dalam rangka mengakselerasi digitalisasi UMKM.

Menurutnya, hal itu perlu dilakukan untuk mendorong akselerasi adopsi teknologi digital supaya UMKM tetap produktif dan bisa beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen.

“Jadi, harus utuh. Karena hanya dengan pendampingan yang terintegrasi dan utuh dari hulu sampai hilir, awal hingga akhir yang bisa membuat pelaku usaha kecil dan mikro betul-betul cepat berkembang dan bisa memanfaatkan platform digital untuk kemajuan usaha mereka,” tambahnya.

Tanpa adanya bimbingan utuh, sambung Faisal, pelaku usaha kecil-mikro bisa terbantu kalau bergabung dengan sistem pembayaran digital. Tapi, dampaknya tidak terlalu maksimal.

“Pemerintah harus telaten dalam pendampingan UMKM, terutama kepada kalangan yang gagap teknologi,” pungkasnya.(rid/ipg)