BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mendorong penyusunan memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan TNI/Polri terkait penanganan ketidaknetralan prajurit dan anggota kepolisian jelang Pemilu 2024.

Anggota Bawaslu Puadi menegaskan, pihaknya tidak hanya bertugas mengawasi netralitas aparatur sipil negara (ASN).

"Tapi juga anggota TNI dan anggota Polri. Ini merujuk pada ketentuan Pasal 93 huruf f Undang-Undang Nomor 7/2017," kata Puadi kepada wartawan, Rabu (22/2).

Kendati demikian, lanjutnya, Bawaslu perlu membangun kesepahaman dengan TNI/Polri ihwal tata cara dan mekanisme penanganan ketidaknetralan tersebut.

Dalam hal ini, kewenangan menindak anggota TNI/Polri yang tidak netral berada pada dua institusi tersebut.

"Sehingga pola penanganannya oleh Bawaslu harus disesuaikan dengan regulasi yang mengaturnya," jelas Puadi.

Baca juga: MUI Minta Pemilu Jadi Ajang Merajut Persatuan, bukan Perseteruan

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pimpinan Bawaslu telah membangun komunikasi dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Nantinya, upaya tersebut akan dikomunikasikan lagi dan dituangkan dalam bentuk penyusunan MoU dan perjanjian kerja sama (PKS) sebagaimana pemilu maupun pilkada sebelumnya.

"Yang isinya mengatur teknis penanganan dugaan pelanggaran. Saat ini masih proses dan sedang dikomunikasikan oleh bagian Hubal (Hubungan Antarlembaga) di Divisi Pencegahan," tandasnya. (Tri/OL-09)