PENGAMAT sosial politik dari Visi Indonesia Strategis, menilai kasus Formula E sangat politis dan dipaksakan untuk kepentingan Pemilu 2024.

"Karena dari awal kasus ini mencuat sampai sekarang, KPK tidak mendapatkan bukti permulaan yang cukup. Akan tetapi seperti di sinyalir rekan-rekan media, Firli Bahuri ngotot menaikkan kasus formula E dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan," ucap Direktur Visi Indonesia Strategis Abdul Hamied, dalam pesan whatsapp, Senin (20/2/2023).

Menurut Cak Hamied, demikian sapaannya, ketidak-profesionalan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus formula E, dan cenderung dipakai sebagai alat politik - hanya akan menambah buruk citra KPK pada era kepemimpinan Firli ini.

"Karena ini sudah memasuki tahun politik, dan tahapan pemilu sudah berjalan- harusnya KPK segera mengambil sikap, lanjut ke penyidikan atau hentikan penyelidikan. Jadi ada kejelasan kasusnya. Jangan sampai berlarut terus dan menjadi gorengan-gorengan politik semata," ujarnya.

Daripada merugikan lembaga (KPK) dan penegakkan hukum di Indonesia, Cak Hamied meminta, pimpinan KPK mengedepankan integritasnya sebagaimana saat disumpah dulu. "Pengusutan kasus ini oleh KPK lebih tepatnya, apapun dilakukan untuk menjegal Anies Baswedan nyapres, atau dengan kata lain pemaksaan kasus formula E agar Anies tidak nyapres di 2024," ujarnya.

Apalagi, lanjut Cak Hamied, beredar isu bahwa targetnya pada 2024, all Jokowi’s Men. "Dan dari capres yang beredar, hanya Anies yang dianggap bukan orang Jokowi," tutupnya. (OL-13)

Baca Juga: Soal Perbedaan Pendapat dan Isu Disharmoni Pimpinan KPK, Pakar Hukum Nilai Wajar