Nota pembelaan (pledoi) terdakwa kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan negara di Indragiri Hulu, Riau, Surya Darmadi, dinilai lemah. Pangkalnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja berstatus inkonstitusional bersyarat.

Saat membacakan pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (15/2) lalu, kuasa hukum Surya Darmadi, Juniver Girsang, menyampaikan, kesalahan kliennya semestinya tidak diproses secara hukum. Dalihnya, "penyimpangan" tersebut "diampuni" atau diakomodiasi dalam Pasal 110 A dan Pasal 110 B UU Cipta Kerja.

"UU Ciptaker (Cipta Kerja) sudah tidak ada, kan," kata Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas (PUSaKO FH Unand), Feri Amsari, saat dihubungi Alinea.id, Senin (20/2).

Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat karena ada kesalahan prosedur dalam penyusunannya atau cacat formil. Pemerintah dan DPR pun diperintahkan memperbaikinya hingga 2 tahun sejak putusan itu dibacakan atau statusnya menjadi inkonstitusional permanen.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons putusan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022. Sayangnya, pada Kamis (16/2), DPR tidak mengesahkannya dalam rapat paripurna penutupan masa sidang III 2022/2023. 

Dengan demikian, yang masih berlaku adalah UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Batas waktu produk hukum ini menjadi inkonstitusional permanen hingga November 2023.

Feri melanjutkan, gugurnya Perppu Cipta Kerja menjadi UU lantaran tidak disetujui DPR dalam rapat paripurna tertuang dalam Pasal 52 ayat (4) dan ayat (5) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

"Bahwa perppu yang tidak mendapatkan persetujuan dalam paripurna DPR, pada masa sidang berikut harus dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," ucapnya.