Roadshow tersebut diwakili oleh 7 Kabupaten yang meliputi Kabupaten Mamuju Tengah, Mamasa, Pasangkayu, Polewali Mandar, Mamuju, dan Majene

SULBAR, JITUNEWS.COM – Roadshow Dialog Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem kali ini menyisir permasalahan yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Barat pada Jum'at (17/02/2023).

Roadshow tersebut diwakili oleh 7 Kabupaten yang meliputi Kabupaten Mamuju Tengah, Mamasa, Pasangkayu, Polewali Mandar, Mamuju, dan Majene

Provinsi Sulawesi Barat merupakan provinsi ke-9 yang disisir permasalahannya oleh Kemenko PMK, sebelumnya telah dilaksanakan dialog di Provinsi Jawa Barat, Aceh, NTT, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan.

Turunkan Angka Stunting, Menko PMK: Kades dan Lurah Wajib Tahu Warganya yang Hamil dan Status Gizinya

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka stunting di wilayah Sulawesi Barat mengalami kenaikan sebanyak 1,2 persen. Dimana pada tahun 2021 sebesar 33,8 persen menjadi 35 persen.

Pj. Gurbenur Sulawesi Barat Akmal Malik menyebut penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem belum dilakukan secara kolaboratif sehingga program serta kegiatannya masih bersifat parsial menyebabkan fokus penyelesaiannya menjadi terpecah.

“Permasalahan yang kami hadapi saat ini yaitu kualitas dan validitas data sasaran yang belum optimal sehingga menyulitkan kami untuk melakukan kolaborasi intervensi program dan kegiatan terkait penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem,” jelasnya.

Masih banyaknya rumah tidak layak huni serta kurang terjangkaunya sanitasi air bersih menjadi permasalahan lainnya yang dihadapi oleh para kepala daerah yang ada di wilayah Sulawesi Barat

Maka dari itu, untuk mempercepat penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bekerja sama dengan perguruan tinggi membentuk aplikasi Data Desa Presisi.

Aplikasi  yang diterapkan yaitu berbasis website dimana web tersebut menampilkan peta pesebaran lokasi rumah keluarga miskin ekstrem secara lengkap berikut dengan visualisasi kondisi rumah keluarga yang tersebar di desa-desa Provinsi Sulawesi Barat. Termasuk mendeteksi alokasi dana yang tersedia agar tepat sasaran sesuai wilayah dan keberadannya.

“ Best Practice yang saat ini kami lakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi IPB. (Yaitu) membangun teknologi yang dapat mendeteksi jumlah penduduk miskin ekstrem dan stunting berdasarkan data dari P3KE yang diberikan, sehingga intervensi yang dilakukan dapat tepat sasaran,” ucap Akmal.

Harapannya para kepala daerah dapat mengetahui pesebaran keluarga miskin ekstrem di masing-masing desa sehingga program-program yang dibuat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyambut baik pemanfaatan teknologi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Hal tersebut dinilainya dapat menjadi acuan bagi daerah lainnya sehingga percepatan penurunan angka stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat berjalan secara optimal.

“Saya mohon praktik baik ini dapat ditindaklanjuti oleh masing-masing daerah. Bagaimana aplikasi yang telah dibuat oleh Pemprov Sulbar tersebut dipadu-pandankan dengan data P3KE secara by name by address ,” kata Muhadjir.

Menko Muhadjir menjelaskan bahwa percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat mendarah daging di seluruh lapisan masyarakat. Sehingga menjadi bagian dari cara berfikir, bersikap, dan bertindak masyarakat secara keseluruhan serta berkelanjutan.

“Demi upaya kita menyelamatkan generasi yang akan datang, generasi yang lebih baik itu,” ucapnya.

Ke depan, penanggulangan isu stunting termasuk penghapusan kemiskinan ekstrem itu tidak terbatas pada periode kepemimpinan presiden tertentu, tetapi berkelanjutan.

"Selama masih ada ibu hamil, selama masih ada bayi, masih ada anak balita, penanganan stunting itu mutlak harus dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan,” ungkap Muhadjir.