Suara.com - DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merespons pernyataan anggota Bawaslu RI, Puadi yang menyebut safari politik Anies Baswedan tidak etis serta terkesan mencuri start kampanye. Pasang badan untuk Anies, PKS balik menyoroti pernyataan Puadi tersebut.

Ketua Departemen Politik DPP PKS Nabil Ahmad Fauzi mengatakan pernyataan Puadi justru aneh dan kontraproduktif.

Menurut dia, Bawaslu RI perlu secara jelas membedakan mana sosialisasi dan mana kampanye terkait safari Anies.

"Jadi menduga pihak-pihak tertentu yang sedang mensosialisasikan diri atau parpolnya sebagai bentuk curi start kampanye adalah salah kaprah, bahkan cenderung tendensius," kata Nabil kepada wartawan, Jumat (16/12/2022).

Baca Juga: Gibran Bakal Kalah di Pilkada DKI 2024, Jika Anies Jadi Presiden

Ia mengatakan Bawaslu seharusnya mendorong semua pihak untuk ikut proaktif mensosialisasikan hajatan Pemilu 2024 mendatang. Terutama kepada para elite politik, tokoh nasional serta parpol peserta Pemilu 2024.

"Jadi berikan ruang yang luas serta dan rambu-rambunya untuk seluruh pihak dapat berperan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Jangan malah sebaliknya," kata Nabil.

Sebelumnya Komisioner Bawaslu RI Puadi meminta semua bakal calon presiden dan partai politik untuk tidak melakukan kampanye terselubung atau melakukan kampanye di rumah ibadah.

Imbauan Bawaslu itu bertujuan untuk memastikan semua kontestan diperlakukan setara. Tak hanya itu, imbauan juga untuk menjaga suasana pelaksanaan Pemilu 2024 tetap kondusif.

Puadi juga mengimbau kepada jajaran pejabat negara untuk tidak menyalahgunakan wewenang dan fasilitas jabatannya untuk kepentingan partai politik dan calon tertentu.

Baca Juga: Ketua MPR Singgung Soal Kriteria Capres Terlibat Politik Identitas, Sindir Anies Baswedan ?

Menurutnya, safari politik yang dilakukan Anies Baswedan bisa dianggap kurang etis karena terkesan mencuri start kampanye sebagai capres.

"Kegiatan safari politik yang dilakukan Anies Baswedan dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis sebab telah melakukan aktivitas kampanye terselubung dan terkesan mencuri start dalam melakukan kampanye sebagai calon presiden dalam Pemilihan Presiden 2024 mendatang," kata Komisioner Bawaslu Puadi saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (15/12/2022).