Riza Noer Arfani Pakar Perdagangan Ekonomi Dunia dan Politik Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM) mengatakan, Indonesia akan merasakan manfaat politik dan ekonomi dengan bergabung bersama kerangka Ekonomi Indo-Pasifik yang baru atau Indo-Pacific Economic Framework (IPEF).
 
“Untuk jangka panjang, akan banyak dampak pada keseimbangan kekuatan secara politik mau pun ekonomi di kawasan. Kita masih agak meragukan apa yang diinginkan China dalam keterlibatan mereka di kawasan. Terutama isu-isu Laut Cina Selatan. Dari sisi itu, kita masih butuh pertimbangan dari kelompok yang lain seperti Amerika, Indo-Pasifik,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (9/9/2022).
 
Dalam jangka pendek, lanjut Riza, secara politik langkah itu bisa memperkuat posisi Presidensi G20 dan Kekuatan ASEAN tahun depan.

“Bagaimana pun Amerika masih memegang kendali dalam bidang ekonomi tertentu. Maka, dalam jangka pendek diplomasi bisa terbentuk dengan bergabung dengan IPEF sebagai pelengkap dari diplomasi ekonomi yang kita bangun pada kawasan yang lain atau skema yang lain seperti RCEP,” jelas Riza.
 
Kondisi perekonomian AS, sedang tidak baik-baik saja. Mereka dibayangi resesi dan perlambatan perekonomian.

Namun menurut Riza, peluang AS sebagai negara dengan kekuatan ekonomi besar untuk bangkit masih sangat besar.

“AS selama ini masih fokus mengatasi dampak kemungkinan resesi yang melanda. Saya kira kalau dikaitkan dengan kerangka kerja IPEF, sebetulnya yang disasar Amerika utamanya mengalihkan sumber-sumber, atau akses ekonomi mereka dari Tiongkok,” ungkap Riza.
 
Dari kerangka kerja sama IPEF, dia berharap bisa membawa manfaat untuk Indonesia dan 13 negara anggota lainnya.

“Ini forum gagasan untuk kerangka kerja bersama 14 negara yang terlibat di dalamnya. Dampaknya perlu dilihat apakah ada hal hal konkret, misal dalam hal peningkatan investasi AS di negara ASEAN, terkhusus Indonesia, perlu dilihat dulu, seberapa peluang bisnis industri bisa mereka dorong untuk melakukan ekspansi bisnis sesuai dengan kerangka kerja yang dirancang,” sebutnya.

Sebelumnya, Airlangga Hartarto Menteri Koordinator bidang Perekonomian ke Amerika Serikat untuk menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri IPEF.

Dalam forum internasional itu, Airlangga yang juga menjabat Ketua Umum Partai Golkar mendorong investor Amerika Serikat masuk ke Indonesia.
 
“Volume perdagangan bilateral RI-AS ditargetkan mencapai 60 miliar Dollar bAs. Sekarang, baru mencapai sekitar 37 miliar Dollar AS. Sehingga, ada kesempatan untuk lebih meningkatkan kerja sama kedua negara,” katanya.
 
Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan realisasi investasi AS di Indonesia tahun 2021 senilai 2,54 miliar Dollar AS atau sekitar Rp37,5 triliun.

“Investasi AS ke Indonesia masih sangat kecil. Makanya perlu didorong lebih banyak investasi AS ke Indonesia,” kata Airlangga saat melakukan pertemuan bilateral dengan Gina Raimondo Menteri Perdagangan (Mendag) AS, di sela Pertemuan Tingkat Menteri IPEF for Prosperity, 8-9 September 2022 di Los Angeles, Amerika Serikat.
 
Sementara itu, Piter Abdullah Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menyebut upaya Pemerintah menarik investasi dan mempromosikan potensi kerja sama ekonomi hal yang wajar dilakukan.

“Apa yang disampaikan Pak Menko adalah sebuah kewajaran. Sesuatu yang normatif sekali. Semua pejabat apalagi Menko Perekonomian memang harus menyampaikan ajakan itu,” ujar Piter.
 
Menurutnya, Indonesia membutuhkan masuknya modal asing untuk memajukan perekonomian dalam negeri, sebagaimana negara-negara lain.

Piter menegaskan, tidak ada negara di dunia yang bisa maju tanpa adanya modal asing. Upaya Pemerintah itu sangat relevan dengan kondisi Indonesia yang tengah berupaya memulihkan diri usai Pandemi Covid-19, dan memajukan perekonomian.

“Ajakan ity sangat relevan dengan kondisi indonesia yang membutuhkan modal asing untuk memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan kerja supaya bisa menurunkan angka kemiskinan,” paparnya.
 
Piter menambahkan, ketidakstabilan kondisi global sangat berpengaruh terhadap pasokan pangan. Di sisi lain, Indonesia masih melakukan impor kedelai untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sehingga, stabilitas impor kedelai sangat berpengaruh terhadap harga pangan di dalam negeri.
 
“Saya kira juga sangat strategis di tengah kondisi gejolak harga pangan saat ini. Pemerintah harus memastikan impor pangan yaitu kedelai tidak terganggu. Sehingga, pasokan kedelai di dalam negeri tercukupi, dan harga pangan yang menggunakan kedelai bisa stabil,” pungkasnya.(rid)