INDOZONE.ID - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Nasional Aktivis 98 (PENA 98) Adian Napitupulu menegaskan, hasil survei popularitas dan elektabilitas bukan tolok ukur seseorang pantas menjadi calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres). Dia menilai, kematangan kriteria dan gagasan sangat penting untuk membawa Indonesia lebih maju.

"Dinamika menuju Pilpres 2024 menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kami di PENA 98. Karena Pilpres 2024 akan menentukan arah perjalanan bangsa, setidaknya lima tahun ke depan," kata Adian saat meresmikan kantor Graha Pena 98 di Jalan HOS Cokroaminoto 115, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/2/2023). 

Baca Juga: Karangan Bunga Berjejer di Jalan HOS Cokroaminoto, Ada dari Presiden Jokowi, Ini Alasannya

Adian mengatakan, delapan kriteria itu lahir dari diskusi panjang, membaca berbagai literasi dan juga riset di berbagai daerah. Diharapkan, kriteria-kriteria itu bisa menjadi pedoman bagi rakyat untuk menentukan pilihannya dalam Pilpres 2024.

kriteria-kriteria capres-cawapres, lanjut Adian, disusun dengan kesadaran pada arah dan tujuan Indonesia untuk menjadi negara yang demokratis, modern dan berlaku adil tanpa diskriminasi. 

“Menjadi negara yang menghargai dan menghormati setiap rakyatnya tanpa kecuali dengan menempatkan rakyat bukan sebagai objek tetapi subjek bagi negara,” ujarnya. 

Lebih lanjut Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, kriteria yang disusun bukan berdasarkan ketidaksukaan, keberpihakan pada satu, dua orang ataupun kelompok. Melainkan disusun berdasarkan harapan-harapan yang baik bagi Indonesia di masa depan. 

"Kriteria ini disusun berdasarkan harapan-harapan agar hal-hal buruk yang pernah dilewati bangsa ini tidak lagi terulang di masa depan," ungkap Adian.

“Sebagai bagian dari Aktivis 98, maka kami punya kewajiban moral, intelektual dan sejarah untuk memastikan arah perjuangan reformasi tetap berjalan walaupun mungkin dalam prakteknya tidak atau belum sempurna,” imbuhnya. 

Adapun delapan kriteria capres-cawapres, yakni pertama, capres harus menjaga Pancasila, berpedoman pada UUD 1945, setia pada NKRI, menghormati keberagaman, dan merawat kebhinekaan. 

Kriteria kedua, diungkapkan Adian, capres 2024 bukan bagian dari rezim Orde Baru (Orba), tidak memiliki watak otoritarianisme orba dengan pendekatan militeristik dan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang akut. 

Sebab, menurut Adian ragam corak orba tersebut mestinya sudah diakhiri sejak reformasi 1998. 

“Capres 2024 yang masih tersandera dalam pemikiran, perilaku, apalagi berafiliasi dengan rezim Orde Baru, dipastikan tidak akan mampu membawa Indonesia melangkah maju tanpa beban masa lalu,” tuturnya. 

Baca Juga: Didukung JoMan Maju Pilpres 2024, Prabowo Merasa Tambah Muda

Selanjutnya kriteria keempat, kata Adian, capres tidak pernah terlibat dalam pelanggaran HAM. Sebab, pelanggaran HAM adalah kejahatan kemanusiaan (extraordinary crime). 

“Siapa pun Capres 2024 harus sama dipastikan dia tidak pernah terlibat dalam praktik pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini untuk memastikan Indonesia ke depan, peristiwa pelanggaran HAM tidak terulang lagi untuk alasan apapun,” ujarnya. 

Adapun kriteria Kelima yaitu capres tidak pernah terlibat kasus korupsi. Keenam, melanjutkan program pemerintahan Joko Widodo. Ketujuh, berkomitmen memperjuangkan agenda reformasi, menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan mewujudkan reforma agraria. 

Kriteria terakhir, capres harus berkomitmen melakukan upaya-upaya memperkuat ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta berpihak kepada rakyat.

Lebih jauh, Adian memastikan delapan kriteria itu merupakan komitmen keberpihakan pada rakyat, sehingga harus tercermin tidak sebatas untaian kata-kata dan narasi. Tapi jauh lebih konkret mesti terwujud dalam tindakan dan laku sosial. 

"Capres 2024 yang akan menjadi pemimpin nasional adalah dia yang tak pamrih dan mau ikhlas berpeluh-keringat untuk turun langsung menemui rakyat di lapangan (pabrik, pasar, sawah, kebun, pesisir laut, gang kumuh, dan di pelosok-pelosok negeri yang selama ini tak tersentuh hadirnya pembangunan)," tegas Adian.

Adian menuturkan, kriteria-kriteria tersebut perlu disampaikan karena selama ini partai politik hanya berbicara nama, sementara rakyat perlu tahu alasan mereka memilih calon.

“Saya mau partai politik, kelompok-kelompok intelektual para akademisi juga mulai hari ini tidak berbicara orang, tetapi kriteria,” pungkasnya.

Artikel Menarik Lainnya: