Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memelototi proyek pembangunan kawasan pemukiman baru untuk warga Kabupaten Lebak, Banten. Mereka merupakan masyarakat terdampak banjir bandang dan gempa pada 2020.
 
Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II Yudhiawan mengatakan pihaknya mau pengerjaan proyek itu dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Dia tidak mau pengadaan rumah untuk warga Kabupaten Lebak menjadi sia-sia karena adanya penyelewengan.
 
"Jangan sampai program ini tidak berguna dan akhirnya terbengkalai," kata Yudhiawan melalui keterangan tertulis, Minggu, 19 Februari 2023.

-?

- - - -
Yudhiawan mengatakan proyek itu sudah berjalan selama tiga tahun. Celah korupsi biasanya terbuka karena kurangnya pemantauan karena pengerjaan sudah kelamaan.
 
Pemerintah setempat diminta tidak melemahkan pemantauan dari pengerjaan proyek itu. Termasuk, memanfaatkan celah korupsi untuk meraup keuntungan pribadi.
 
"Sudah banyak contohnya, begitu uang keluar, hasilnya tidak ada. Malah hilang dan jadi kerugian negara," ucap Yudhiawan.
Dia tidak mau korupsi membuat warga terdampak menjadi tidak memiliki rumah. Karenanya, KPK bakal memasang mata dengan teliti dalam proyek tersebut.
 
"Kita akan mendukung dan memfasilitasi percepatan relokasi tersebut supaya cepat selesai dan siap huni," ujar Yudhiawan.
 
Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya menyebut proyek itu masih berjalan sampai saat ini. Dia tidak mau warganya terus menerus mengungsi ke rumah kerabat maupun keluarga karena tidak memiliki hunian tetap.
 
"Banjir bandang ini merupakan bencana paling besar di Kabupaten Lebak. Jembatan hanyut, sekolah rusak, dan lain sebagainya. Sekolah sudah ditangani dan digunakan. Tapi terkait unit pemukiman sebanyak 378 masih proses. Pada dasarnya, kami akan terus berupaya meningkatkan kinerja kami," kata Iti. 
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
 

(LDS)