Padang- Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) atau Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia secara tegas menolak rencana pemerintah pusat menurunkan status Bandara Internasional Minangkabau (BIM) menjadi bandara domestik.

"Kami menilai pemangkasan bandara internasional itu disebabkan bandara yang sepi kunjungan sehingga membebani negara. Sementara BIM ini sejak dibuka penerbangan internasional hingga saat ini berjalan dengan baik dan tidak mengalami kerugian," kata Ketua Asita Sumatera Barat Darmawi di Padang, Sabtu (18/2).

Menurut dia, data ini didapatkannya setelah melakukan koordinasi dengan PT Angkasa Pura II BIM. Pihaknya meminta Pemprov Sumbar memberikan kajian terkait potensi kunjungan internasional ini sehingga BIM tidak masuk dalam rencana bandara yang akan dipangkas.

Ia secara pribadi menyetujui adanya pemangkasan terhadap bandara internasional yang jadwal penerbangan rendah dan memang merugikan negara.

Sementara jika berbicara Bandara Internasional Minangkabau, pihaknya memiliki data yang konkrit terkait arus kunjungan internasional dan memang yang paling banyak ini dari Malaysia. Selain itu ekspor langsung juga dilakukan secara rutin setiap bulan dari bandara tersebut.

"BIM dengan penerbangan internasional yang dilakukan di sana mengalami untung dan Sumbar itu denyut perekonomian adalah pariwisata," kata dia.

Baca Juga :

Kebaktian Misa dan Perayaan Natal di Bukittinggi Berjalan Baik

Pada tahun ini ada kegiatan bertaraf internasional yang digelar di Sumbar yakni World Enterpreneur Summit 2023 yang dicanangkan Menteri Pariwisata Sandiaga Uno dan ini tentu membutuhkan bandara internasional sebagai gerbang masuk tamu negara tersebut.

"Selain itu Pemprov Sumbar menjadikan 2023 sebagai tahun kunjungan sehingga bandara ini berperan penting dalam menyukseskan target 8,2 juta kunjungan wisatawan di tahun ini," kata dia.

Ia mengatakan Asita Sumbar akan menyurati pemerintah pusat untuk tidak memasukkan BIM sebagai bandara yang dipangkas menjadi bandara domestik karena akan merusak perekonomian Sumbar yang bergantung pada pariwisata.

"Kita butuh penerbangan Malaysia Padang yang menjadi pintu masuk wisatawan dari Timur Tengah, Asia timur dan lainnya dan kita mendorong agar penerbangan Singapura Padang kembali dibuka untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang masuk ke Sumbar," kata dia

Dirinya mengajak seluruh warga Sumbar baik yang ada di ranah dan di rantau untuk menyurati pemerintah pusat dan meyakinkan agar BIM ini tidak dipangkas menjadi bandara domestik karena akan merugikan Sumbar ke depan.

"Kita harap pemerintah pusat memangkas bandara yang memang sudah tidak efektif dan efisien lagi serta membebani keuangan negara dengan penerbangan internasional yang dilakukan di bandara tersebut dan itu bukan Bandara Internasional Minangkabau," kata dia.

Sebelumnya Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan keberadaan Bandara Internasional Minangkabau (BIM) vital dalam menggerakkan ekonomi provinsi tersebut dan diharapkan BIM tidak termasuk bandara yang diwacanakan pemerintah pusat untuk turun status.

"Ini masih wacana yang muncul dari pusat dan kita berpendapat bahwa bandara internasional di Sumbar ini harus dikembangkan mengingat sebagian besar warga Minangkabau itu di luar wilayah mereka," kata dia di Padang, Senin.

Ia mengatakan banyak Diaspora Minangkabau yang berada di luar negeri baik itu Australia, Amerika, Malaysia dan lainnya tentu keberadaan bandara internasional ini menjadikan jarak semakin dekat.

Baca Juga :

Ketahui Kualitas Lulusan, Poltekpel Sumbar Lakukan Survei ke Perusahaan Pelayaran

Selain itu bandara ini mampu menggerakkan roda perekonomian dari sektor pariwisata yang terus dioptimalkan pemerintah daerah sebagai cara meningkatkan pendapatan daerah.

"Tanpa bandara internasional tentu akan mengkerdilkan pariwisata Sumbar. Kita tengah menggeliatkan kunjungan destinasi wisata di Sumbar untuk meningkatkan perekonomian daerah menjadi lebih baik lagi," katanya.

Ia meminta pusat dalam mengambil kebijakan harus melibatkan daerah minimal meminta masukan kepada daerah sebelum mengambil keputusan yang penting dan berdampak pada ekonomi daerah.

Redaktur : Kris Kaban

Penulis : Antara