Angkie menyebut, pembentukan Pusat Pelatihan Vokasi Disabilitas dilakukan untuk memberikan akses pendidikan berbasis vokasional yang disesuaikan dengan ragam disabilitas. Hal tersebut memungkinkan disabilitas mendapat pelatihan serta pendidikan yang tepat guna, tidak hanya adaptif dengan kebutuhan industri kerja, namun juga sesuai dengan kondisi masing-masing disabilitas.

“Kita berharap Pusat Pelatihan Vokasi Disabilitas mampu menjembatani antara permintaan dan kebutuhan yang melibatkan disabilitas sebagai aspek utama untuk terus dikembangkan kemampuannya sehingga bersifat kompetitif dan unggul dalam daya saing di industri kerja,” ucap Angkie Yudistia.

Angkie mengingatkan pidato Presiden Jokowi, saat Hari Disabilitas 3 Desember 2022 lalu, ingin agar penyandang disabilitas bisa mendapatkan kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan, karier dan prestasi.

Ia juga mengutip Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang mengamanahkan instansi maupun perusahaan yang berada di bawah naungan pemerintah wajib memenuhi kuota dua persen penyerapan tenaga kerja disabilitas, dan satu persen untuk perusahaan swasta.

Angkie juga mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas tahun 2021 menyatakan hanya 7,6 juta dari total 16,5 juta jiwa disabilitas yang diserap dunia kerja.

Sementara itu, data Kementerian Tenaga Kerja mencatatkan 1,73 persen perusahaan yang merekrut penyandang disabilitas sebagai pekerja.

“1,73 persen itu 969 perusahaan yang menerima pekerja dari penyandang disabilitas. Dan Data Kementerian Tenaga Kerja, hanya 0,02 persen atau 3.433 tenaga kerja disabilitas yang terserap ke pasar kerja. Tentu ini masih sangat minim jika kita melihat jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebanyak 22,98 juta jiwa dengan 16,5 juta diantaranya merupakan usia produktif kerja,” tutur Angkie Yudistia.

Oleh karena itu, Angkie Yudistia berkeinginan mengajak seluruh elemen lintas sektor berkolaborasi menumbuhkan ekosistem yang ramah disabilitas agar bisa masuk dalam dunia kerja dan memenuhi kuota ketercapaian yang diamanahkan Undang-undang.

Ia berterima kasih kepada pihak yang mendukung gerakan pusat pelatihan vokasi disabilitas. Ia berharap, Pusat Pelatihan Vokasi Disabilitas menjadi wadah untuk mengumpulkan disabilitas di Indonesia agar mendapat pelatihan yang disesuaikan dengan standar permintaan dunia kerja sehingga disabilitas yang masuk didalamnya memiliki kemampuan siap pakai dalam instansi maupun industri swasta.

“Kita ingin, disabilitas yang ada di dunia kerja, bukan hadir karena sekadar ingin mencapai kuota, namun bisa berkontribusi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, baik BUMN, BUMD, swasta, hingga instansi pemerintahan. Mereka benar-benar memiliki skill set yang dibutuhkan sehingga Pusat Pelatihan Vokasi Disabilitas ini bersifat ready to work,” papar Angkie sebagai inisiator.

Dalam acara tersebut, hadir pula PJ Gubernur Banten Al Muktabar, Oase Kabinet Indonesia Maju, Staf Khusus Presiden Diaz Hendropriyono, dan perwakilan lembaga disabilitas di Indonesia.