FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi XI DPR RI menerima surat dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani terkait rencana automatic adjustment atau pemblokiran anggaran Rp 50,2 triliun terhadap sejumlah lembaga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.

Hal ini dipertanyakan oleh Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno saat rapat kerja dengan Dirjen Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (15/2/2023).

“Pertanyaan kami, ini ambisi penghematan lebih dini atau perencanaan yang kurang akurat?” tanya Hendrawan.

Menanggapi hal ini Dirjen Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta menjelaskan bahwa automatic adjustment bukanlah pemotongan anggaran. Tetapi, menurutnya, ini merupakan cara mengantisipasi situasi yang tidak menentu ke depan.

“Caranya adalah dengan meminta semua kementerian/Lembaga untuk menahan diri memprioritaskan belanja yang benar-benar penting untuk didahulukan,” katanya.

Pada rapat tersebut tidak disebutkan kementerian/lembaga mana saja yang akan kena blokir oleh Kemenkeu. Tetapi , setidaknya ada 10 kementerian/Lembaga dengan anggaran terbesar di 2023.

Adapun posisi pertama ditempati Kementerian Pertahanan dengan anggaran sebesar Rp 134,3 triliun. Yang kedua ada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan anggaran Rp 125,2 triliun, posisi tiga ada Polri dengan Rp 111,1 triliun.

Posisi berikutnya Kemenkes sebesar Rp 85,5 triliun, Kemendikbudristek Rp 60,2 triliun, Kemensos Rp 78,2 triliun, Kemenag Rp 70,5 triliun, Kemenkeu Rp 45,2 triliun, Kemenhub Rp 33,4 triliun, dan yang terakhir Kemenkominfo sebesar Rp 19,7 triliun. (Pram/Fajar)